Samarinda – Belanja pemerintah pusat di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada semester pertama atau Januari-Juni 2026 terealisasi sebesar Rp9,02 triliun, digunakan untuk berbagai aktivitas dengan dominasi infrastruktur untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Realisasi ini didominasi oleh belanja modal sebesar Rp4,56 triliun atau 48,42 persen dari pagu. Sebagian besar untuk pembangunan jalan dan jembatan pendukung infrastruktur IKN,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kaltim Tjahjo Purnomo di Samarinda, Minggu seperti diberitakan Antara.
Serapan sebesar Rp9,04 triliun atau 50,70 persen dari pagu tersebut, menurut dia, mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,88 persen ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara pada belanja pegawai terealisasi sebesar Rp2,99 triliun atau 65,26 persen dari pagu, sedangkan belanja barang terealisasi sebesar Rp1,48 triliun atau 38,86 persen.
Pada komponen transfer ke daerah (TKD), realisasi penyaluran mencapai Rp10,61 triliun atau 48,09 persen dari pagu atau mengalami terkontraksi 25,75 persen ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya (yoy).
Ia menyebut bahwa penyaluran TKD didominasi oleh dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp6,1 triliun atau tercapai 52,83 persen dari pagu.
Sedangkan untuk dana alokasi khusus (DAK) fisik terealisasi sebesar Rp4,73 miliar atau 19,21 persen, sedangkan DAK nonfisik terealisasi Rp1,34 triliun atau sebesar 49,59 persen.
“Dana bagi hasil (DBH) terealisasi Rp2,99 triliun atau 39,82 persen, sementara dana desa (DD) telah disalurkan sebesar Rp171,02 miliar atau 64,33 persen dari total pagu tahun ini,” katanya.
Untuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) terealisasi Rp2,13 triliun yang disalurkan kepada 26.962 debitur, sedangkan pada pembiayaan ultra mikro (UMi) terealisasi Rp35,58 miliar yang disalurkan kepada 5.663 debitur.
Secara keseluruhan, kinerja fiskal di Kaltim hingga akhir Juni 2026 menunjukkan performa yang solid, adaptasi positif, dan menunjukkan komitmen belanja negara efektif untuk mengawal pembangunan infrastruktur strategis dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha melalui KUR dan UMi.
“Hal ini mencerminkan peran nyata APBN sebagai motor penggerak utama yang tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga aktif mendorong momentum pertumbuhan ekonomi regional yang optimis, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Tjahyo.
