Samarinda – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menyampaikan aspirasi dalam peringatan satu tahun kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji di depan Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin sore.
Massa mulai memadati Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada, Samarinda, sekitar pukul 15.00 WITA dengan membakar ban bekas dan berorasi. Suasana sempat memanas karena Gubernur tak kunjung keluar hingga memicu aksi saling dorong dan beberapa mahasiswa nekat memanjat pagar kantor.
Koordinator Lapangan GERAM, Angga, menyatakan bahwa program unggulan “Gratispol” yang dilaksanakan Pemprov Kaltim gagal total dan tidak merata.
“Pemprov bicara besar di media soal Gratispol, padahal implementasinya minim. Banyak mahasiswa di Unmul sudah mendaftar sesuai prosedur, tapi namanya tidak masuk. Kami pertanyakan, gratisnya di mana?” kata Angga.
Mahasiswa bahkan membentangkan spanduk bertuliskan “Waluhpol” (janji bohong) sebagai bentuk protes.
Sekitar pukul 16.20 WITA, Gubernur Rudy Mas’ud akhirnya keluar dari kantornya menemui massa. Tanpa sekat, ia memilih duduk bersila melantai di halaman kantor bersama para pendemo untuk berdialog secara terbuka.
Menanggapi tudingan kegagalan program, Rudy memaparkan data perbandingan dan menyebutkan bahwa program beasiswa sebelumnya hanya menjangkau sekitar 5.000 penerima, sementara “Gratispol” pada tahun 2025 telah menjangkau 24.492 mahasiswa dengan realisasi anggaran Rp127,88 miliar.
“Pada tahun 2026 ini, kami sudah menyiapkan Rp1,37 triliun dengan target 158.981 mahasiswa dari semester dua hingga delapan,” kata gubernur yang akrab disapa Harum tersebut.
Terkait janji “gratis total” saat kampanye yang kini dipertanyakan, Rudy mengakui adanya benturan regulasi dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan bahwa aturan Kementerian Dalam Negeri tidak memperbolehkan pengalokasian anggaran secara serampangan tanpa klasifikasi.
“Waktu kampanye memang ingin gratis semuanya, tapi aturan Kemendagri membatasi. Kami harus melakukan penyesuaian karena rentang UKT (uang kuliah tunggal) sangat jauh. Misalnya, UKT kedokteran bisa Rp25 juta, sementara yang lain Rp1,5 juta. Tidak mungkin disamakan maka untuk kedokteran kami cover maksimal Rp15 juta,” jelasnya.
Rudy juga meluruskan bahwa verifikasi penerima dilakukan pihak kampus berdasarkan regulasi ketat, termasuk batasan usia (S1 maksimal 25 tahun).
Selain pendidikan, Gubernur juga memaparkan progres infrastruktur sebagai bentuk pemerataan pembangunan. Salah satunya pembukaan akses jalan Tering-Ujoh Bilang sepanjang 23 kilometer yang menghubungkan Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu setelah 80 tahun Indonesia merdeka.
Ia juga mengundang mahasiswa untuk hadir dalam peresmian Jembatan Sungai Nibung di Kutai Timur yang baru tuntas sejak mulai dibangun pada tahun 2014.
Pada akhir aksi, Gubernur Rudy Mas’ud menandatangani pakta integritas di hadapan massa sebagai bentuk komitmen menindaklanjuti tujuh poin tuntutan mahasiswa, termasuk masalah ekologis, hak buruh, dan transparansi APBD.
Aksi ditutup dengan pengawalan ketat dari jajaran Polresta Samarinda. Meski sempat memanas, dialog berakhir dengan penyerahan aspirasi secara simbolis kepada jajaran Pemprov Kaltim.
(ANTARA)
