Samarinda – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat persentase penduduk miskin di wilayah tersebut pada Maret 2026 sebesar 5,14 persen, atau turun 0,05 poin persentase dibandingkan September 2025 yang mencapai 5,19 persen.
Kepala BPS Kaltim Mas’ud Rifai di Samarinda, Selasa, menegaskan jika dibandingkan kondisi Maret 2025, angka kemiskinan tersebut juga mengalami penurunan sebesar 0,03 poin persentase.
“Jumlah penduduk miskin di Kaltim pada Maret 2026 mencapai 200,64 ribu orang. Jumlah itu berkurang sekitar 1,40 ribu orang dibandingkan September 2025,” ujar Mas’ud dikutip Antara.
Ia menambahkan, angka kemiskinan Kaltim saat ini berada di bawah rata-rata nasional yang tercatat sebesar 8,07 persen.
Berdasarkan perbandingan antarprovinsi, Bali menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terendah yakni 3,44 persen, sedangkan Papua Tengah menjadi yang tertinggi dengan angka 30,41 persen.
Meskipun secara total menurun, Mas’ud menjelaskan masih terjadi disparitas tingkat kemiskinan yang cukup tinggi antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Kaltim.
Pada Maret 2026, kemiskinan di perkotaan tercatat 4,15 persen atau turun 0,16 poin persentase dibanding September 2025.
Sebaliknya, kemiskinan di pedesaan justru naik 0,18 poin persentase menjadi 7,42 persen.
Mengenai Garis Kemiskinan (GK) di Kaltim, BPS mencatat adanya peningkatan sebesar 4,22 persen akibat penyesuaian kebutuhan hidup. Angkanya naik dari Rp897.759 per kapita per bulan pada September 2025 menjadi Rp935.662 per kapita per bulan pada Maret 2026.
Komoditas makanan masih mendominasi faktor penyebab kemiskinan dengan kontribusi sebesar 70,26 persen, sedangkan komoditas bukan makanan menyumbang 29,74 persen.
“Dengan rata-rata rumah tangga miskin di Kaltim memiliki 5,12 anggota, maka garis kemiskinan rumah tangga miskin pada Maret 2026 mencapai sekitar Rp4.790.589 per rumah tangga per bulan,” paparnya.
Selain jumlah dan persentase, BPS juga menggunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan atau ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran, serta Indeks Keparahan Kemiskinan atau gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, untuk mengukur kondisi riil kemiskinan secara komprehensif di Benua Etam.
