Bontang – Pemerintah Kota Bontang masih berjibaku menutup defisit anggaran dalam APBD 2026 yang diperkirakan mencapai sekitar Rp150 miliar. Hingga kini, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) baru mampu melakukan efisiensi sekitar Rp50 miliar, sehingga masih tersisa kekurangan lebih dari Rp100 miliar.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mengatakan proses penyesuaian anggaran masih terus berlangsung. Pemerintah bersama TAPD saat ini mencermati satu per satu program yang berpotensi dikurangi, ditunda, atau dibintangi.
“Masih ada lebih dari Rp100 miliar yang belum tertutupi. Kami masih merapatkan untuk memenuhi target penyesuaian,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, kondisi ini dipicu melesetnya perhitungan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) serta belum pastinya penyaluran dana kurang salur dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, kebijakan efisiensi difokuskan pada belanja pembangunan, khususnya proyek fisik yang bersumber dari APBD 2026.
Sejumlah kegiatan telah dipastikan ditunda sebagai bagian dari langkah penyesuaian. Di antaranya proyek multiyears revitalisasi Waduk Kanaan, pengadaan mess di Jakarta, pemasangan Aluminium Composite Panel (ACP) Kantor Wali Kota, pembangunan mini soccer, hingga kegiatan perjalanan dinas.
“Saat ini sudah ada lebih dari lima kegiatan yang ditunda,” terangnya.
Revitalisasi Waduk Kanaan sendiri dirancang menggunakan skema multiyears dengan kebutuhan anggaran awal sekitar Rp50 miliar. Sementara pembangunan mini soccer diproyeksikan menelan anggaran Rp13,8 miliar, pemasangan ACP Rp5 miliar, dan pengadaan mess di Jakarta sekitar Rp8 miliar.
Meski telah melakukan pembintangan terhadap sejumlah program, Neni menyebut langkah tersebut belum cukup untuk menutup seluruh kebutuhan efisiensi. Tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan program lain yang ikut ditunda apabila target belum tercapai.
“Seratus miliar lebih yang kurang ini masih belum tertutupi. Kami masih rapatkan untuk memenuhi sampai target penyesuaian,” katanya.
Namun demikian, Pemkot memastikan sektor pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terdampak kebijakan efisiensi.
Di sisi lain, pemerintah masih berharap adanya tambahan sumber pembiayaan untuk menutup kekurangan anggaran, baik dari sisa hasil lelang maupun dana kurang salur yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat.
“Kami masih berharap ada tambahan sumber pembiayaan dari sisa hasil lelang maupun dana kurang salur yang belum ditransfer pemerintah pusat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menegaskan perlunya evaluasi bersama terhadap daftar belanja daerah di tengah kondisi keuangan saat ini.
“Pemerintah dan DPRD harus mengevaluasi kembali daftar belanja di tengah kondisi efisiensi dan adanya defisit ini,” ujarnya.
