Samarinda – Rencana pemberian uang saku kepada ratusan peserta organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam kegiatan silaturahmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memicu sorotan publik. Polemik ini mencuat setelah beredarnya surat usulan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim yang memuat alokasi anggaran tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kesbangpol Kaltim, Arih Franata Filifus Sembiring, menegaskan bahwa rencana pemberian uang saku sebesar Rp105 ribu per orang untuk sekitar 400 peserta tidak pernah direalisasikan.
“Sekali lagi saya tegaskan, itu hanyalah usulan dari saya yang ternyata sudah terlanjur beredar. Saya meminta maaf kepada Gubernur, itu kesalahan saya,” ujar Arih Franata Filifus Sembiring, Selasa (14/4/2026).
Dalam surat bernomor 200.1.4.4/147/S/Kesbangpol.III tersebut, tercantum rencana pemberian uang transport dengan total anggaran mencapai Rp42 juta. Selain itu, juga diusulkan kebutuhan konsumsi sebanyak 450 porsi serta honorarium moderator sebesar Rp700 ribu dan narasumber Rp1 juta.
Namun, Arih Franata Filifus Sembiring menjelaskan bahwa usulan tersebut belum mendapatkan persetujuan penuh. Dari pengajuan yang disampaikan, hanya fasilitas tempat kegiatan di Gedung Odah Bebaya yang dipenuhi, sementara pemberian uang saku tidak disetujui.
“Karena belum dapat kami wujudkan, kami insya Allah nanti akan kami perjuangkan. Tapi saya salah karena terlalu terburu-buru tanpa mempelajari,” katanya.
Ia mengakui bahwa pengusulan tersebut merupakan inisiatif pribadi yang dilatarbelakangi keinginan membantu peserta yang datang dari berbagai daerah agar tidak dirugikan secara ekonomi.
“Saya ingin bagaimana silaturahmi ini tidak merugikan juga masyarakat yang jauh-jauh datang kemari, yang juga mungkin hari ini tidak bekerja,” ujarnya.
Meski demikian, ia menyadari langkah tersebut menimbulkan polemik di tengah masyarakat, terlebih di saat kebijakan efisiensi anggaran sedang diterapkan pemerintah daerah.
“Saya akhirnya merasa sangat bersalah dan saya minta maaf kepada pimpinan saya. Karena usulan saya itu membuat suasana tidak nyaman,” tutur Arih Franata Filifus Sembiring.
Ia juga memastikan bahwa surat usulan tersebut bahkan belum sampai ke meja Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, namun sudah lebih dulu beredar luas di masyarakat dan media sosial.
“Tapi justru surat itu sudah sampai di tengah masyarakat,” katanya.
Terkait isu yang berkembang, ia menegaskan bahwa kegiatan silaturahmi tersebut tidak memiliki kaitan dengan rencana aksi demonstrasi yang akan digelar pada 21 April mendatang.
Lebih lanjut, ia memastikan tidak ada satu pun peserta yang menerima uang saku dalam kegiatan tersebut.
“Saya tidak bisa memberi, mohon maaf sekali lagi,” pungkasnya.
