Bontang – Anggota DPRD Kota Bontang Muhammad Sahib menyoroti kinerja Pemkot Bontang yang dinilai tidak maksimal dalam penanganan kasus stunting di Bontang. Hal ini menyusul dengan kenaikan kasus stunting dalam kurun waktu beberapa bulan saja.
Berdasarkan data Sistem Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) per Agustus, tingkat prevalensi stunting kembali meningkat menjadi 20,6 persen. Padahal sebulan sebelumnya angka stunting sempat turun menjadi 18 persen.
Kondisi ini membuat Muhammad Sahib meminta agar penanganan stunting dievaluasi menyeluruh oleh pemerintah. Menurutnya, penanganan saat ini keliru sehingga kasus kian meningkat.
Sahib menjelaskan, masalah utama dari stunting tinggi di pesisir karena faktor kemiskinan. Olehnya, ia menyebut pemkot perlu mengatasi persoalan ini mulai dari akar rumput.
“Ini sudah salah urus, kalau persoalan stunting harusnya diselesaikan dari akarnya yakni kemiskinan,” jelas Sahib, Jumat (4/10/2024).
Politikus NasDem ini mengusulkan agar pemerintah memberi subsidi makanan bergizi kepada anak-anak balita serta para ibu hamil secara merata.
Dari data milik Dinas Kesehatan jumlah sasaran balita untuk pengentasan stunting sebanyak 16 ribu orang. Apabila pemerintah menyalurkan subsidi tiap bulan sebesar Rp500 ribu ke masing-masing anak, maka anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp96 miliar dalam setahun.
Dana tersebut hanya sekitar 30 persen saja dari total alokasi dana untuk urusan kesehatan per tahunnya Rp330 miliar.
“Selama ini anggaran kita melimpah Rp 3,3 triliun. Kesehatan 10 persen atau Rp 330 miliar. Kota kaya tapi kok masyarakatnya stunting, ini kan ironis,” tegas Sahib. (Adv)
