Satu Wisma di Prakla Tetap Buka Layani Tamu, Satpol PP Diminta Tegas

BONTANG – Sebuah wisma di tempat hiburan malam (THM) Prakla terciduk masih melayani tamu saat Ramadan.

Padahal, dalam surat edaran THM dan sejenisnya diperintahkan menutup sementara usaha selama Ramadan, mulai 28 Maret 2022 hingga 7 hari setelah Idulfitri.

Temuan ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris bersama anggota komisi I dan Satpol PP saat sidak ke beberapa THM.

Melihat itu, ia meminta Satpol PP dapat menindak pengelola THM yang masih beroperasi.

“Tadi ada satu mereka tetap buka meski hanya melayani setiap ada tamu saja. Jelas itu melanggar Surat Edaran yang berlaku selama bulan Ramadan,” kata Wakil Ketua DPRD Agus Haris saat ditemui usai sidak, di Hotel Gembira, kemarin (5/4/2022).

BACA JUGA:  Perusahaan Diminta Ikut Sukseskan Vaksinasi di Bontang

Tak hanya temukan THM yang masih beroperasi, bahkan sejumlah THM secara masif menjual minuman keras (miras) tanpa izin.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang Nomor 27 Tahun 2002 jelas untuk menjual minuman keras harus memiliki izin.

Maka, ia kembali meminta Satpol PP melakukan penindakan dan menjaring THM yang tak berizin.

“Aturannya jelas kan kalau yang diperbolehkan menjual hanya hotel bintang 5 saja. Makanya harus ditindaklanjuti ini temuan di lapangan,” terangnya.

Sementara, Kabid Penegakkan Peraturan Undang-Undang (PPUD) Satpol-PP Bontang Eko Mashudi mengaku kerap kali melakukan razia miras di THM. Dan menyita miras yang diperjualbelikan ke pengunjung.

Menurutnya, penindakan itu rupanya tak memberikan efek jera terhadap pengelola THM.

BACA JUGA:  Maming Dorong Pembelajaran Tatap Muka Segera Dilaksanakan

“Kami sudah rutin lakukan razia. Tindak lanjutnya masih dalam proses komunikasi dan banyak pertimbangan untuk memutuskan sanksi yang berlaku,” ucapnya.

Eko menegaskan, tindak lanjut yang diberikan hanya dapat merazia dan menyita. Upaya hukum menggunakan yustisi dengan Polres Bontang dan pengadilan.

Semisal di Prakla, Berbas Pantai sebanyak 23 wisma tak mempunyai izin dalam penjualan miras.

“Kami akan tunggu bagaimana tindakan tegas akan diberlakukan. Kalau mau menyegel saja Satpol-PP harus ada surat dari pengadilan, jadi komunikasi masif akan terus dilakukan,” tandasnya. (red/sel)

%d blogger menyukai ini: