Resmi Difungsikan, Basri Harap TPI Tanjung Limau Dorong Ekonomi Biru
Bontang – Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan dermaga Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Tanjung Limau diresmikan. Peresmian dilakukan oleh Pj Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), Syirajuddin pada Selasa (28/5/2024).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim, Irhan Hukmaidy menyampaikan pembangunan TPI dan PPI Tanjung Limau menghabiskan anggaran senilai Rp9 miliar.
“Dengan rinciannya Rp7 miliar untuk dermaga dan Rp2,2 miliar untuk pembangunan gedung,” jelas Irhan.
Wali Kota Bontang, Basri Rase menyampaikan TPI dan PPI yang ada di Tanjung Limau memiliki kontribusi luar biasa dan menjadi produksi ikan terbesar di Kalimantan Timur. Terbukti banyak para nelayan dari luar pulau yang mendarat di PPI Tanjung Limau.
Untuk itu, bantuan serta dukungan yang dilakukan Pemprov Kaltim kepada Pemkot Bontang, khususnya di sektor perikanan dirasa tepat karena sangat berdampak terhadap kestabilan di sektor perikanan.
“Walaupun pengelolaan wilayah pesisir dan laut tidak lagi ditangani Pemkot Bontang, namun kami terus berupaya agar bisa bersinergi dan berkomunikasi baik dengan Pemprov Kaltim, sehingga bisa membantu memberikan sarana dan prasarana fasilitas yang bisa menunjang kegiatan-kegiatan perikanan di Kota Bontang,” ujar Basri.
Menurut Basri Rase, TPI dan PPI Tanjung Limau perlu dilakukan pengembangan agar ekonomi biru bisa berputar dengan baik. Ia berharap semua ekonomi biru dapat bergulir mulai dari hulu sampai hilir. Seperti di Muara Angke yang terkenal sebagai pusat kuliner serba ikan. Tentunya UMKM sekitar juga harus ambil peran.
“Artinya kita bisa beli ikan di sini sambil bakar-bakar ikan dibantu oleh UMKM. Ini juga bisa jadi potensi meningkatkan ekonomi biru yang menjadi program kita selama ini. Semoga Pemprov Kaltim bisa membantu,” kata Basri.
Dalam kesempatan itu, Basri Rase juga membeberkan beberapa keluh kesah para nelayan selama ini. Antara lain terkait ketersediaan bahan bakar, perizinan, dan kestabilan harga. Aturan antara kapal lokal dengan kapal dari luar juga dirasa perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya gesekan. Karena itu, Basri memohon agar Pemprov Kaltim dapat memberikan regulasi percepatan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
“Sehingga nelayan kami akan lebih mudah untuk mendapatkan izin operasional kapal. Karena selama ini kalau mau mengurus perizinan harus ke Provinsi. Dengan terbentuknya UPT di sini maka cukup sampai di sini saja mengurusnya izinnya. Selain itu, UPT juga diharap bisa menstabilkan harga ikan tanpa ada permainan dari oknum yang tidak bertanggung jawab,” papar Basri.
Menanggapi hal tersebut, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kaltim, Syirajuddin mengatakan dalam pembentukan UPT dapat dilakukan dengan adanya peran aktif dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov Kaltim selaku leader.
“Untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim mohon segera dibantu. Dan untuk Pemkot Bontang, tolong kasih data potensi ikan yang ada. Hal itu memang harus segera disampaikan data yang ril sebagai bahan referensi bagi Dirjen (Direktorat Jendral) Perikanan untuk segera mendukung terbentuknya UPT di kota Bontang,” kata Syirajuddin.
Syirajuddin berpesan, jika ingin menjadikan TPI/PPI Tanjung Limau sebagai pusat kuliner laut, wajib memikirkan hilirisasinya. Tentu dengan melakukan kolaborasi dan sinergi dengan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat dibutuhkan.
“Kalau bicara tentang mengembangkan UMKM, pemerintah harus hadir. Kolaborasi Dinas Perikanan dengan beberapa OPD terkait harus disiapkan konsep wisata kuliner. Jadi harus ada unggulan ditonjolkan, dari hulu sampai hilirnya harus disiapkan,” tandas Syirajuddin. (Adv)
