Kutim – Fraksi PPP DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyampaikan padangan umumnya terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Kamis (13/6/2024).
Dalam sidang paripurna ke-27 masa sidang III tersebut, Fraksi PPP yang diwakili Fitriani, secara terbuka memberikan apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan Pemkab Kutim selama tahun anggaran 2023.
Fraksi PPP menilai realisasi anggaran pendapatan daerah mengalami peningkatan dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Termasuk kualitas partisipasi dalam pembangunan sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat.
Kedepannya pihaknya mengharapkan, dapat lebih pembangunan di berbagai sektor yang belum tersentuh. Terutama yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.
Mengingat, realisasi belanja daerah tahun anggaran 2023 Rp 7,54 triliun, dari anggaran belanja Rp 8,96 triliun, yang digunakan untuk belanja operasi dan modal.
“Diharapkan dapat meningkatkan pembangunan serta dapat memacu ekonomi di lingkungan masyarakat,” harapnya.
Mengingat dalam pembangunan perlu keterpaduan dan singkronisasi yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif. Sebagai upaya penyatuan kebijakan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tentunya juga lembaga legislatif harus tetap menjaga marwahnya sebagai lembaga pengontrol atau pengawas jalannya kebijakan eksekutif. Sehingga pembangunan menguntungkan masyarakat,” pungkasnya. (Adv)
