Pansus LKPJ Pemkab Kutim Soroti Tingginya Silpa

Kutim – Ketua Pansus LKPJ Bupati Kutim tahun anggaran 2023, Hepnie Armansyah, memberikan kritik tajam terhadap besaran Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (Silpa) yang mencapai Rp1,6 triliun. Menurut Hepnie, adanya Silpa mencerminkan ketidakmampuan daerah dalam menyerap anggaran.

“Itu cerminan buruknya kinerja kita, perencanaan kita. Kita tidak bisa merencanakan dengan baik penggunaan anggaran itu,” jelasnya.

Menurutnya itu menciderai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dikatakan bahwa infrastruktur di Kutim belum begitu baik, mestinya anggaran tersebut bisa diarahkan untuk dihabiskan di situ.

“Saya selalu tekankan kalau bisa menikmati tahun ini kenapa tidak. Dengan terjadinya Silpa maka terpaksa ditunda sampai tahun depannya lagi. Meskipun uangnya tidak ke mana-mana, tapi kan mestinya dihabiskan atau dimaksimalkan penyerapannya,” paparnya.

Dikatakan Hepnie, bahwa seingatnya sudah dua tahun terakhit ini Silpa terus ada. Mirisnya, tidak hanya Silpa, di sisi lain terdapat OPD yang juga punya utang pada pihak ketiga.

“Jelas mereka belum bisa berakselerasi, belum mampu menyesuaikan. Ini mungkin karena memang kenaikan anggaran kita cukup signifikan ya. Dari Rp4,3 triliun menjadi sekitar Rp9 triliun di tahun 2023. Dan tahun ini sepertinya akan ada kenaikan lagi. Kita berharap di tahun 2024 ini jangan ada Silpa lagi. Penekanannya disitu,” tegasnya.

Ditanya soal anggaran perjalanan dinas OPD yang hampir mencapai Rp100 miliar, Hepnie menyatakan tidak ada masalah. “Tidak masalah selama mereka mampu menyerapnya. Rp2-3 miliar per-SKPD itu selama mereka mampu habiskan, ya silahkan saja,” tuturnya santai.

Disebutkannya bahwa saat ini pihaknya baru bicara soal kuantitas anggaran dan penyerapannya, belum sampai pada soal kualitas.

“Bicarakan soal kualitas itu nanti. Ini baru bicara kuantitas saja belum bisa terserap semua, belum memuaskanlah!” pungkasnya. (Adv)