Selisik.id – Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) Kota Bontang menerima sebanyak 250 siswa baru pada tahun ajaran 2026/2027. Dari jumlah tersebut, Program Paket C (setara SMA) menjadi jenjang pendidikan yang paling banyak diminati masyarakat. Hal ini menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap ijazah setingkat SMA sebagai bekal memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Berdasarkan data yang tercatat dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), komposisi peserta didik baru terdiri atas 36 siswa Program Paket A (setara SD), 98 siswa Program Paket B (setara SMP), dan 116 siswa Program Paket C (setara SMA).
Operator Dapodik SKB SPNF Kota Bontang, Najmiah, mengatakan tingginya minat terhadap Paket C tidak terlepas dari semakin besarnya kebutuhan masyarakat untuk memiliki ijazah SMA sebagai persyaratan memperoleh pekerjaan, kenaikan jenjang karier, hingga melanjutkan studi ke perguruan tinggi.
“Paket A ada 36 siswa, Paket B 98 siswa, dan Paket C paling banyak diminati yaitu sebanyak 116 siswa,” ujar Najmiah, Senin (13/7/2026) lalu.
Sementara itu, Kepala SKB SPNF Kota Bontang, Hairul Saleh, menegaskan pihaknya ingin menghapus stigma bahwa pendidikan kesetaraan merupakan pilihan kedua. Menurutnya, lulusan pendidikan nonformal harus mampu bersaing dengan lulusan sekolah formal, baik di dunia kerja maupun pendidikan tinggi.
“Kami berkomitmen penuh dalam mewujudkan pendidikan nonformal yang berkualitas dan bermartabat di Kota Bontang,” tegasnya.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas tenaga pendidik, pembenahan sarana dan prasarana, serta penerapan metode pembelajaran yang adaptif sesuai kebutuhan warga belajar.
Selain itu, SKB SPNF Kota Bontang juga memastikan seluruh peserta didik dapat mengenyam pendidikan tanpa dipungut biaya hingga dinyatakan lulus. Seluruh kebutuhan operasional pendidikan ditanggung melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS) yang bersumber dari APBN serta didukung pendanaan dari APBD.
Besaran anggaran yang diterima sekolah disesuaikan dengan jumlah peserta didik yang tercatat secara valid dalam sistem Dapodik sehingga pembiayaan operasional dapat berjalan sesuai kebutuhan.
“Gratis sampai lulus. Anggaran BOS pusat dan daerah mengikuti jumlah murid. Anggaran disesuaikan jumlah murid,” pungkasnya.
