BONTANG – Tenaga pendidik yang direkrut sebagai guru pengganti di Kota Bontang tidak memiliki jaminan untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang menegaskan posisi tersebut hanya bersifat sementara untuk mengatasi kekurangan guru di sekolah.
Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Disdikbud Bontang, Kisto, mengatakan perekrutan guru pengganti dilakukan agar proses belajar mengajar tetap berjalan ketika sekolah kehilangan tenaga pendidik akibat pensiun, mutasi, atau faktor lainnya.
Ia menegaskan, sejak awal para peserta telah diberi pemahaman bahwa status guru pengganti berbeda dengan ASN. Mereka juga harus siap apabila posisinya digantikan ketika pemerintah membuka rekrutmen ASN.
“Guru pengganti direkrut untuk memenuhi kebutuhan sekolah sementara. Sejak awal kami sudah menjelaskan bahwa status ini tidak otomatis berlanjut menjadi ASN,” ujarnya.
Menurut Kisto, kebijakan tersebut menyesuaikan aturan pemerintah yang tidak lagi membuka ruang bagi tenaga non-ASN di lingkungan pemerintahan. Karena itu, guru pengganti tidak dapat menjadikan masa kerja mereka sebagai dasar untuk menuntut pengangkatan menjadi pegawai pemerintah.
Masa tugas mereka bergantung pada kebutuhan masing-masing sekolah serta kebijakan pemerintah terkait penerimaan ASN berikutnya.
“Kami ingin tidak ada kesalahpahaman. Bekerja sebagai guru pengganti bukan berarti nantinya otomatis diangkat menjadi ASN. Ketentuannya sudah disampaikan sejak awal,” katanya.
Di sisi lain, Disdikbud masih mengandalkan guru pengganti untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik. Sementara itu, peluang penerimaan ASN dalam waktu dekat dinilai masih terbatas karena pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Kisto menyebut guru pengganti masih dapat menjalankan tugas selama dibutuhkan sekolah dan belum ada kebijakan baru terkait pemenuhan tenaga pendidik.
“Dengan kondisi efisiensi anggaran saat ini, kemungkinan penerimaan ASN belum ada dalam waktu dekat. Karena itu, guru pengganti masih dapat menjalankan tugasnya sampai ada kebijakan rekrutmen berikutnya,” pungkasnya.
