Selisik.id – Pemerintah Kota Bontang terus memperketat pengawasan usaha vila melalui penerapan standar usaha berbasis risiko.
Regulasi tersebut tidak hanya mengatur legalitas usaha, tetapi juga mencakup pengelolaan lingkungan dan sistem pelayanan kepada wisatawan.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang, Muhammad Aspiannur mengatakan, Permenparekraf Nomor 4 Tahun 2021 menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan usaha vila agar berjalan tertib dan profesional.
Salah satu poin penting dalam aturan tersebut adalah kewajiban pengusaha menjaga kualitas lingkungan usaha, termasuk pengelolaan sampah dan pengendalian hama.
“Lingkungan usaha harus bersih dan sehat karena itu sangat memengaruhi kenyamanan wisatawan selama menginap,” ujarnya.
Selain aspek lingkungan, pemerintah juga mewajibkan pengelola vila menyediakan fasilitas keselamatan seperti APAR, jalur evakuasi, dan perlengkapan pertolongan pertama dalam keadaan darurat.
Sementara, dalam standar pelayanan, pengusaha diwajibkan memiliki sistem reservasi, pelayanan check in dan check out, serta mekanisme penanganan keluhan tamu secara jelas dan terdokumentasi.
“Pengelolaan usaha yang baik tidak cukup hanya mengandalkan fasilitas bangunan. Sistem manajemen usaha juga harus berjalan secara profesional melalui penerapan SOP pelayanan dan evaluasi berkala,” bebernya.
Ia menyebut aturan tersebut dibuat agar kualitas pelayanan usaha akomodasi di daerah mampu mengikuti perkembangan kebutuhan wisatawan yang semakin memperhatikan faktor keamanan dan kenyamanan. Maka itu pelaku usaha wajib memahami seluruh ketentuan dalam regulasi tersebut sehingga pengawasan usaha dapat berjalan lebih optimal dan konsisten.
“Wisatawan sekarang sangat detail dalam menilai pelayanan. Karena itu pengelola usaha harus benar-benar memperhatikan kualitas layanan,” katanya.
