Bontang – Pemerintah Kota Bontang kembali melakukan penyegaran birokrasi melalui rotasi jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat Eselon II. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jalan Awang Long, Kamis (21/5/2026).
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni. Rotasi ini menjadi lanjutan dari langkah penyegaran organisasi yang sebelumnya juga menyasar 145 pegawai pemerintah dari eselon III dan IV.
Dalam perombakan kali ini, terdapat empat kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengalami pergeseran jabatan.
Ahmad Yani resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) Kota Bontang menggantikan Toetoek Pribadi Ekowati.
Selanjutnya, Toetoek Pribadi Ekowati mendapat amanah baru sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bontang menggantikan Bahtiar Mabe.
Sementara itu, Bahtiar Mabe dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), menggantikan posisi yang sebelumnya diisi Eddy Forestwanto.
Adapun Eddy Forestwanto bergeser menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bontang menggantikan Ahmad Yani.
Selain melantik pejabat Eselon II, Pemkot Bontang juga mengambil sumpah jabatan sejumlah kepala sekolah satuan pendidikan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan bahwa jabatan yang diemban para pejabat merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
“Sumpah yang anda ucapnyakan merupakan pertanggungjawaban jabatan yang anda baru jabat, dan bekerja sebaik-baiknya,” ujar Neni.
Neni menyebut rotasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam tata kelola pemerintahan dan menjadi bagian dari upaya penyegaran organisasi agar kinerja perangkat daerah semakin optimal.
“Silakan bekerja sesuai dengan jabatan barunya. Rotasi ini hal lumrah sebagai penyegaran organisasi,” katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik agar menjaga integritas dalam menjalankan tugas serta menjauhi praktik yang bertentangan dengan aturan.
“Menjauhi korupsi serta tidak menerima suap, karena itu melanggar pakta integritas,” tegasnya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut dilakukan penandatanganan komitmen penanganan stunting yang melibatkan unsur puskesmas, camat, hingga lurah.
Rotasi jabatan ini menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kota Bontang dalam optimalisasi kinerja perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
