Bontang – Tingginya kenaikan angka prevalensi stunting di Kota Bontang masih tinggi. Banyak faktor yang memengaruhi hal tersebut.
Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Heri Keswanto mengatakan, salah satu faktornya adalah pendanaan.
“Anggaran untuk stunting ini dibagi ke sembilan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menangani stunting,” ujarnya, Kamis (17/10/2024).
Anggaran untuk penanganan stunting yang digelontorkan Kota Bontang sekirar Rp 3 miliar, yang tersebar ke Dinas Kesehatan (Dinkes), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Baperida), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Pemuda Olahraga dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf), serta Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Seharusnya, dana tersebut bisa terfokus ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bontang dan kecamatan saja, tidak perlu terpecah lagi ke OPD lain.
Hal ini disebabkan karena adanya keluhan dari Dinkes perihal kurangnya anggaran untuk menangani stunting tersebut.
“Buktinya belum ada penurunan yang signifikan dan peran OPD lain tidak menunjukkan efisiensi dalam proses pengaplikasian programnya, maka kami usulkan cukup Dinkes yang tangani,” katanya.
Heri ingin memastikan anggaran tersebut tepat sasaran dalam penggunaannya, lebih terarah dan fokus pada OPD yang memang membidanginya. (Adv)
