Kutim – Penanganan stunting yang dilakukan pemerintah mendapat respons positif dari Wakil Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Arfan. Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut menyerukan, agar pelayanan kesehatan terus dilakukan secara maksimal hingga ke desa bagian pelosok.
Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang telah disediakan di setiap wilayah, sejatinya bisa dimanfaatkan untuk pencegahan stunting sejak dini terhadap ibu hamil dan anak balita. Tidak hanya itu, rumah sakit pemerintah dan swasta juga turut diminta menggalakkan sosialisasi mengenai stunting.
“Posyandu merupakan garda terdepan dalam memberikan asupan gizi bagi ibu hamil dan balita. Karenanya, fasilitas kesehatan ini perlu dimaksimalkan,” katanya belum lama ini.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutim, tiga tahun terakhir angka stunting mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada 2021, angka stunting 27,5 persen. Lalu 2022 mengalami penurunan menjadi 24,7 persen. Sementara 2023, angka stunting susut menjadi 17 persen.
Kata Arfan, legislatif telah intens melakukan komunikasi terhadap pihak rumah sakit maupun fasilitas kesehatan tingkat bawah. Salah satu tujuannya, yakni mendorong peningkatan kualitas pelayanan untuk masyarakat Kutai Timur.
“Pelayanan prima harus diberikan kepada masyarakat. Tidak hanya untuk pengurangan angka stunting, tapi seluruh jenis penyakit pasien yang membutuhkan penanganan harus diperhatikan,” tegasnya.
Bahkan ia menyinggung soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Arfan menyampaikan, pemerintah daerah telah menggelontorkan anggaran yang cukup tinggi untuk penanganan kesehatan. “Sehingga tidak ada alasan masyarakat untuk tidak hidup sehat,” sambungnya.
Persoalan stunting memang menjadi salah satu isu penting di tengah-tengah masyarakat. Arfan menyebut, pemerintah pusat hingga daerah telah menaruh perhatian dan memaksimalkan upaya penanganan stunting tersebut. Tak terkecuali di Kutai Timur. (Adv)
