Wali Kota Neni bersama lurah, Bhabinkamtimbas dan Babinsa saat melakukan penanaman.

SELISIK.ID, Bontang - Kelurahan Loktuan bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta menanam 75 bibit pohon jenis gaharu dan kapur, Rabu (14/8/2019).

Penanaman tersebut turut diikuti Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa kelurahan. 

Lurah Loktuan M Takwin menjelaskan sebanyak 75 bibit pohon ditanam di areal yang dianggap rawan longsor. Di antaranya, WTP Loktuan dan sekitar rusunawa.

"Kegiatan ini adalah proker (program kerja) dari mahasiswa KKN UGM, dalam rangka perwujudan misi wali kota, yakni green city," jelasnya.

Diakui Takwin, selama ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan mahasiswa KKN. Di antaranya, mengajak masyarakat peduli terhadap lingkungan, seperti pemasangan plang untuk tidak membuang sampah ke laut. Selain itu menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui objek wisata di daerahnya.

"Sebelum memulai KKN, kami mengarahkan agar proker disesuaikan dengan misi pemerintah kota dan juga terkait  ekowisata di Selambai," urai Takwin.

Sementara itu, Neni mengapresiasi program kerja para mahasiswa selama di Bontang. Salah satunya melakukan pelestarian lingkungan yang tentunya bisa menjadi kenangan baik selama mereka KKN.

"Lewat bimbingan lurah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa di Bontang, mahasiswa banyak melaksanakan kegiatan yang positif, dengan harapan mereka nantinya menjadi sarjana andal dan siap bekerja di mana saja," harap Neni. (adv/ver)

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Fraksi DPRD Kutim Tanggapi Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023

Share your love

Kutim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Sidang Rapat Paripurna, Kantor DPRD Kutim, Sangatta Utara, Kamis (13/6/2024).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kutim Joni, didampingi Bupati Kutim yang di wakili Asisten Tiga Sudirman Latif, dihadiri 21 Anggota dewan, unsur Forkopimda, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

BACA JUGA:  Dongkrak PAD, DPRD Kutim Dorong Bapenda Maksimalkan Pungutan PBB

Joni menyampaikan, bahwa pada Penyampaian Nota Penjelasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 pada tanggal 12 Juni 2024 merupakan laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (OBK).

“Sehingga laporan keuangan tersebut merupakan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah  selama setahun anggaran 2023,” ucapnya.

“Laporan keuangan pemerintah sebagai salah satu sistemen pertanggungjawaban kepala daerah dalam pelaksanan pembangunan di Kabupaten Kutim,” lanjutnya.

BACA JUGA:  Masa Jabatan Bertambah, Kades di Kutim Diminta Tuntaskan Janji Politik

Selain itu, Joni mengatakan apresiasi kepada Bupati Kutim atas upaya keras dalam meningkatkan pendapatan asli daerah serta pendapatan lainnya yang sah.

“Dengan ini kami menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kutim beserta seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan yang lain-lain pendapatan yang sah,” ujarnya.

Selanjutnya, nota penjelasan yang telah diterima oleh setiap fraksi juga menjadi bagian dari langkah-langkah untuk mencapai tujuan pelaksanaan program yang lebih baik.

BACA JUGA:  Ramdhani Minta Fasilitas Perpustakaan Daerah Ditingkatkan

“Penyampaian nota penjelasan telah diterima oleh masing-masing fraksi, telah ditelaah, dan dipelajari. Kemudian memberikan tanggapan pada hari ini,” tuturnya.

Joni kemudian mempersilahkan kepada seluruh fraksi-fraksi untuk menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2023. (Adv)

Share your love

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!