Samarinda – Angka prevalensi stunting di Kalimantan Timur (Kaltim) pada 2024 tercatat masih tinggi, yakni 22,2 persen atau hanya mengalami penurunan 0,6 persen sejak 2021.
Meskipun telah dilakukan berbagai upaya selama tiga tahun dengan anggaran ratusan miliar dan puluhan program lintas sektor, hasil yang dicapai belum menunjukkan perubahan signifikan.
DPRD Kaltim mengungkapkan bahwa terdapat persoalan struktural yang belum tersentuh, mulai dari pendataan, intervensi lapangan, hingga koordinasi antardaerah.
Melansir Kompas.com, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengakui bahwa kondisi ini merupakan alarm keras bagi provinsi tersebut.
“Kita harus jujur, posisi kita belum aman. Angka 22,2 persen ini masih terlalu tinggi untuk sebuah provinsi seperti Kaltim,” ujarnya pada Senin (15/12/2025).
Ia menekankan pentingnya percepatan intervensi dimulai dari fase kritis, yaitu 1.000 hari pertama kehidupan.
Pemeriksaan ibu hamil, skrining kekurangan energi kronis (KEK), pemberian makanan tambahan, dan edukasi perubahan perilaku harus diperkuat.
“Jangan sampai ada ibu hamil yang tidak terpantau. Kalau pemeriksaan tidak rutin, kita tidak akan tahu faktor risikonya,” tegas Seno.
Pemprov Kaltim juga akan memperkuat rapat koordinasi bulanan antardaerah, dengan menekankan bahwa laporan kinerja tidak boleh berhenti di meja administrasi.
“Setiap rapat harus menghasilkan tindakan. Ukur tiap bulan dan laporkan apa yang masih kurang,” tambahnya.
