Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengalokasikan dana sebesar Rp200 miliar untuk mempercepat program pembangunan sanitasi permukiman yang layak dan aman di seluruh wilayah Kaltim.
Melansir Antara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR-Pera) Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda di Samarinda, Selasa, menjelaskan anggaran tersebut termuat dalam bantuan keuangan (bankeu) Pemprov Kaltim untuk mendukung pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim mempercepat pembangunan sanitasi.
Ia mengatakan melalui dana yang dikucurkan pihaknya menargetkan dalam 2-3 tahun ke depan, seluruh wilayah Kaltim sudah memiliki akses sanitasi layak 100 persen.
“Ujung tombaknya ada di kabupaten dan kota. Kita bantu dari provinsi, tetapi realisasi harus muncul dari daerah. Ini bukan pekerjaan instan, tetapi mari kita jalankan pelan-pelan, konsisten, dan penuh kesadaran,” kata Aji Fitra Firnanda pada kegiatanKick-Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2025 di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.
Menurut dia, selama tiga tahun terakhir, capaian sanitasi di Kaltim meningkat dari 74 persen menjadi 84 persen. Meskipun naik signifikan, angka ini masih jauh dari target nasional 100 persen akses sanitasi layak dan aman.
“Masih ada 16 persen masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi layak. Yang mengejutkan, tidak semuanya berasal dari kelompok miskin. Ini menunjukkan bahwa masalah sanitasi juga berkaitan dengan kesadaran,” ujarnya.
Ia menekankan pembangunan sanitasi bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga edukasi. “Cara paling murah membangun sanitasi adalah dengan menumbuhkan kesadaran,” katanya.
Ia juga menyoroti masih banyak kepala daerah yang belum memprioritaskan sanitasi. Padahal, buruknya sanitasi berkontribusi besar terhadap kemiskinan dan stunting.
“Sanitasi bukan proyek ‘glamor’ seperti jalan atau gedung, tetapi sangat penting untuk kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
