Pencatatan Keluarga 2022, DPPKB Bontang Turunkan 205 Kader dan 11 Supervisi

Bontang – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bontang menurunkan 205 Kader dan 11 Supervisi untuk melakukan Pencatatan Keluarga 2022.

Sub Koordinator Pengelolaan Data, Publikasi, Dokumentasi, dan KIE DPPKB Bontang Andi Dwi Riyanto mengatakan, pelaksanaan sudah berlangsung sejak 15 September lalu dengan target selesai sebelum 31 Oktober mendatang.

“Kami terjunkan kader untuk melakukan pemutakhiran PK22. Jadi mereka juga akan dibekali terlebih dahulu. Sudah 8 Kelurahan yang selesai dilakukan. Tinggal 3 Kelurahan lagi,” kata Andi saat dihubungi.

Diketahui sasaran 11 kelurahan yang akan dilakukan pemutakhiran PK-22 di antaranya, Kecamatan Bontang Utara terdiri dari Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Gunung Elai, Kelurahan Bontang Kuala, Kelurahan Guntung, dan Kelurahan Loktuan.

BACA JUGA:  Bentuk Komitmen, DPPKB Bontang Canangkan Zona WBK dan WBBM

Sementara untuk di Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari, Kelurahan Berbas Pantai, dan Kelurahan Tanjung Laut. Lalu untuk Bontang Barat, yakni Kelurahan Belimbing, Kelurahan Kanaan, dan Kelurahan Gunung Telihan.

“Untuk yang tidak dilakukan ada 4 Kelurahan. Kelurahan Api-api, Kelurahan Berebas Tengah, Kelurahan Satimpo, dan Kelurahan Tanjung Laut Indah,” sambungnya.

Dilanjutkan Andi, Pemutakhiran PK-22 bertujuan untuk upaya percepatan penurunan stunting dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pendataan Keluarga juga untuk operasionalisasi program intervensi Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Diketahui, Pemutakhiran Pendataan Keluarga sebagai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

BACA JUGA:  DPPKB Dukung Pemahaman Kesetaraan Gender di Bontang

Penjelasan selanjutnya berada pada pasal 53 ayat (1) dan (4) mengamanatkan bahwa hasil pendataan keluarga yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota secara serentak setiap 5 (lima) tahun.

Hal itu wajib dilakukan pemutakhiran setiap tahun. Hal ini dilakukan sebagai dasar dalam mewujudkan konsistensi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota untuk menentukan kebijakan, penyelenggaraan hingga pemantauan dan evaluasi Program Pembangunan Keluarga.

“Semua kader akan dibekali teknis pelaksanaan Pemutakhiran PK-22,” pungkasnya.

%d blogger menyukai ini: