Marthinus Dorong Hak Imunitas DPRD Setara dengan DPR RI

Samarinda – Anggota Badan Kehormatan DPRD Kaltim Marthinus menghadiri Seminar Nasional yang di gelar oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI dengan tema, ”Imunitas Wakil Rakyat Dalam Perspektif Penegakkan Hukum Dan Etika Kelembagaan DPRD” di Jakarta, Senin, (3/10/2022).

“Yang kita bahas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah,” ucapnya.

Pembahasan tersebut tidak jauh dari hak imunitas. Hak imunitas sendiri adalah hak seorang anggota MPR DPR, DPRD dan DPD, dari tingkat bawah sampai tingkat pusat berhak berbicara depan umum demi kepentingan berlangsungnya tugas kedewanan seperti pengawasan, pembuatan Undang-Undang dan anggaran.

BACA JUGA:  Samsun Sebut Pansus Pertambangan Masih Ditelaah

“Di mana pun mereka bebas berbahasa, menegur seluruh pihak dengan kata kata yang wajar dan beretika,” ucap Politikus PDI-Perjuangan ini.

Di DPR pun lanjutnya, juga punya aturan tata beracara. Beracara itu juga diatur dalam UU MD 3 pasal 58, di mana setiap anggota DPR bisa dikenakan sanksi dari ringan sampai terberat jika melanggar.

“Sanksi ringan teguran lisan, terberatnya bisa di berhentikan menjadi anggota DPRD,” ucapnya.

Namun, dirinya meminta agar UU MD 3 sesegera mungkin direvisi karena penerapannya, khusus di daerah, selama ini terbentur dengan aparat hukum.

“Penerjemahannya tidak pas. Makanya harus direvisi bagaimana caranya ini sinkron, agar aparat penegak hukum juga tidak bingung menerapkan UU MD 3” ucapnya.

BACA JUGA:  Hasanuddin Mas'ud Resmi Jabat Ketua DPRD Kaltim

Selanjutnya adalah Undang-Undang 23 Tahun 2014 tidak diatur tentang tata cara pemanggilan anggota DPRD. Sehingga dalam pemanggilannya disamakan dengan halnya masyarakat biasa.

Dirinya meminta agar aturan ini juga bisa direvisi agar anggota DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota punya hak imunitas yang sama dengan di pusat.

Sebab menurutnya, anggota DPRD rawan dengan kepentingan politik yang dilaporkan orang yang tidak senang atau lawan politik.

“Jadi juga harus dilindungi di daerah tidak hanya di pusat,” tutupnya. (mw/ADV/DPRD Kaltim)

%d blogger menyukai ini: