Wali Kota Neni bersama lurah, Bhabinkamtimbas dan Babinsa saat melakukan penanaman.

SELISIK.ID, Bontang - Kelurahan Loktuan bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta menanam 75 bibit pohon jenis gaharu dan kapur, Rabu (14/8/2019).

Penanaman tersebut turut diikuti Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa kelurahan. 

Lurah Loktuan M Takwin menjelaskan sebanyak 75 bibit pohon ditanam di areal yang dianggap rawan longsor. Di antaranya, WTP Loktuan dan sekitar rusunawa.

"Kegiatan ini adalah proker (program kerja) dari mahasiswa KKN UGM, dalam rangka perwujudan misi wali kota, yakni green city," jelasnya.

Diakui Takwin, selama ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan mahasiswa KKN. Di antaranya, mengajak masyarakat peduli terhadap lingkungan, seperti pemasangan plang untuk tidak membuang sampah ke laut. Selain itu menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui objek wisata di daerahnya.

"Sebelum memulai KKN, kami mengarahkan agar proker disesuaikan dengan misi pemerintah kota dan juga terkait  ekowisata di Selambai," urai Takwin.

Sementara itu, Neni mengapresiasi program kerja para mahasiswa selama di Bontang. Salah satunya melakukan pelestarian lingkungan yang tentunya bisa menjadi kenangan baik selama mereka KKN.

"Lewat bimbingan lurah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa di Bontang, mahasiswa banyak melaksanakan kegiatan yang positif, dengan harapan mereka nantinya menjadi sarjana andal dan siap bekerja di mana saja," harap Neni. (adv/ver)

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Ketua DPRD Joni Desak Pemkab Kutim Lunasi Hutang

Share your love

Kutim – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Joni mendesak Pemkab Kutim untuk segera menyelesaikan sisa hutang pada anggaran perubahan 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan, Joni menyusul telah disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPD Tahun anggaran 2023 untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“DPRD selalu mendorong untuk membayar utang itu. Tinggal kesiapan pemerintah saja. Nanti kami suarakan lagi kalau pembahasan,” kata Joni, Selasa (16/7/2024) kemarin.

BACA JUGA:  Dewan Kutim Minta Delapan Kepala OPD yang Baru Dilantik Kerja Maksimal

Diketahui pada APBD tahun anggaran 2023 terdapat sisa hutang sebesar Rp189 miliar. Dengan rincian, hutang belanja pegawai Rp264 miliar, hutang belanja barang dan jasa Rp26 miliar, serta hutang pengadaan aset kepada pihak ke tiga Rp160 milyar.

Tercatat ada enam OPD yang berkontribusi dalam hutang tersebut, antara lain Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah.

BACA JUGA:  Jelang Pemilu Serentak 2024, Jimmi Ajak Masyarakat Jaga Kondusifitas

Joni mengatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk segera melunasi semua sisa hutang yang ada, terlebih hutang tersebut sudah ditinjau oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Hutang itu kan harus dibayar, jadi kami minta di anggaran perubahan 2024 untuk segera dibayar, termasuk hutang-hutang lainnya. Karena itu sudah masuk dicatatan penilaian BPK,” terang Joni.

BACA JUGA:  Pemkab Kutim Didorong Bangun Asrama Permanen untuk Mahasiswa

Meskipun dalam menyelesaikan hutang membutuhkan waktu yang tidak sebentar, namun Joni memastikan Pemkab Kutim dapat melunasi hutang tersebut secepatnya. (Adv)

Share your love

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!