Ingat, 7 Hari Sebelum Lebaran Perusahaan Wajib Bayar THR

BONTANG – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Bontang menyampaikan setiap perusahaan wajib memberikan tunjangan hari raya (THR) bagi pekerja paling lambat 7 hari sebelum Lebaran.

Hal itu berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Nomor M/1/Hk.04/IV/2022 Tentang pemberian THR keagamaan tahun 2022 bagi pekerja di perusahaan.

Bagi perusahaan yang mampu, diimbau dapat memberikan THR sedari awal, sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran.

Saat ini total perusahaan di Bontang sebanyak 760 yang wajib membayarkan THR.

“THR diberikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja selama satu bulan secara terus menerus,” kata Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial Disnaker Bontang Andi Kurnia saat dikonfirmasi, Senin (11/4/2022)

BACA JUGA:  Jelang Idulfitri, Harga Pangan di Pasar Tamrin Normal

Masih dalam SE, ketentuan besaran pemberian THR ini disesuaikan dengan masa kerja.

Yakni bagi pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan akan diberikan THR senilai satu kali upah.

Semisal, salah satu pekerja yang mendapat upah setiap bulannya Rp 5 juta, maka dia akan mendapat THR dengan nilai yang sama.

Sementara, pekerja yang mempunyai masa kerja di bawah 12 bulan akan diberikan THR dengan perhitungan secara proposional.

Semisal, upah setiap bulan Rp 5 juta dengan masa kerja 6 bulan. Sesuai ketentuan perhitungannya, 6 bulan masa kerja dibagi dengan 12.

Kemudian dikali dengan satu kali upah Rp 5 juta. Maka ia akan mendapat THR senilai Rp 2.500.000.

BACA JUGA:  Jadwal Pelni Rute Bontang-Awerange Jelang Lebaran

“Apabila di bawah 12 bulan akan diberikan THR sesuai proporsional. Jadi tidak sama dengan yang sudah bekerja selama 12 bulan,” kata Kabid Hubungan Industrial Disnaker Bontang Andi Kurnia saat dikonfirmasi, Minggu (10/4/2022).

Untuk mengantisipasi keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, maka dapat mengadu ke Disnaker Provinsi Kalimantan Timur, lantaran akan dibentuk Pos Komando Satuan Tugas (Pos Satgas).

Posko Satgas Ketenagakerjaan pelayanan konsultasi dan penegakan hukum telah terintegrasi melalui website https://poskothr.kemnaker.go.id

Sementara, Disnaker Bontang hanya membentuk posko yang melakukan pembinaan atau pendampingan saja.

“Pengawasan kewenangan provinsi, kalau kami hanya melakukan pembinaan,” tandasnya. (red/sel)

%d blogger menyukai ini: