Fraksi KIR DPRD Kutim Dorong Pemkab Maksimalkan Potensi PAD

Kutim – Masukan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) untuk dapat lebih memaksimalkan potensi pendapatan daerah (PAD) kembali mengemuka dari gedung parlemen.

Kali ini, hal itu ditegaskan oleh Fraksi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) DPRD Kutim dalam sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Timur Tahun 2023, Kamis (13/6/2024).

BACA JUGA:  Wakil Ketua DPRD Kutim Dorong Pilkada yang Jujur dan Adil

Dalam penyampaiannya yang dibacakan Sobirin Bagus, Fraksi KIR berharap beberapa hal yang sudah dicapai dalam pelaksanaan APBD tahun lalu itu, dapat lebih ditingkatkan lagi ke depannya.

Fraksi KIR mendorong, Pemkab untuk lebih berani membuat target pencapaian yang lebih maksimal. Sehingga, setiap potensi PAD dapat digali secara kreatif dan inovatif.

“Dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan alternatif. Sehingga potensi ekonomi yang ada dapat berjalan secara efektif dan efisensi. Berdasarkan pada kultur budaya kearifan lokal dan keberpihakan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

BACA JUGA:  Perbaikan Infrastruktur dan Bantuan Petanian Banyak Diminta Masyarakat Saat Reses

Berkenaan dengan pencapaian pengelolaan belanja daerah, pihaknya mengharapkan agar ke depannya pemkab tetap konsisten melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan memprioritaskan pada penyerapan anggaran yang lebih maksimal, cepat, tepat dan terpadu.

“Apalagi tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur,” paparnya.

Meski begitu, Fraksi KIR sebelumnya mengapresiasi atas beberapa pencapaian pemerintah dalam pengelolaan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Termasuk perolehan kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Timur atas evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023.

BACA JUGA:  DPRD Kutim Mediasi Sengketa Lahan Kelompok Tani Bina Warga dengan PT Indexim Coalindo

“Tentunya harus pula dibarengi dengan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan publik dan kiranya dapat menjadi motivasi kinerja yang lebih baik kedepannya,” sebutnya. (Adv)


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home2/selisikks/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home2/selisikks/public_html/wp-includes/functions.php on line 5427