Kutim – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) meningkatkan anggaran yang dialokasikan untuk perangkat desa dan Rukun Tetangga (RT) mendapatkan tanggapan dari anggota DPRD Kutim, Asti Mazar.
Pasalnya, kebijakan yang diusulkan dengan tujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan RT itu sudah melalui pembahasan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
“Saya percaya bahwa pemerintah yang diwakili oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan konsultasi sebelum mengambil keputusan ini,” jelas Asti.
Menurut Asti ada aturan yang membenarkan langkah pemerintah itu, terlebih dengan anggaran yang memadai.
“Jadi, jika ini benar-benar untuk kepentingan masyarakat, saya rasa tidak ada salahnya,” sebut Asti.
Namun, Politikus Golkar ini juga menekankan pentingnya mematuhi aturan yang berlaku. Guna menghindari potensi temuan pelanggaran hukum di kemudian hari.
“Jika tidak ada regulasi yang jelas, maka sebaiknya hal tersebut dihindari,” tegasnya. (Adv)
