Wali Kota Neni bersama lurah, Bhabinkamtimbas dan Babinsa saat melakukan penanaman.

SELISIK.ID, Bontang - Kelurahan Loktuan bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta menanam 75 bibit pohon jenis gaharu dan kapur, Rabu (14/8/2019).

Penanaman tersebut turut diikuti Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa kelurahan. 

Lurah Loktuan M Takwin menjelaskan sebanyak 75 bibit pohon ditanam di areal yang dianggap rawan longsor. Di antaranya, WTP Loktuan dan sekitar rusunawa.

"Kegiatan ini adalah proker (program kerja) dari mahasiswa KKN UGM, dalam rangka perwujudan misi wali kota, yakni green city," jelasnya.

Diakui Takwin, selama ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan mahasiswa KKN. Di antaranya, mengajak masyarakat peduli terhadap lingkungan, seperti pemasangan plang untuk tidak membuang sampah ke laut. Selain itu menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui objek wisata di daerahnya.

"Sebelum memulai KKN, kami mengarahkan agar proker disesuaikan dengan misi pemerintah kota dan juga terkait  ekowisata di Selambai," urai Takwin.

Sementara itu, Neni mengapresiasi program kerja para mahasiswa selama di Bontang. Salah satunya melakukan pelestarian lingkungan yang tentunya bisa menjadi kenangan baik selama mereka KKN.

"Lewat bimbingan lurah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa di Bontang, mahasiswa banyak melaksanakan kegiatan yang positif, dengan harapan mereka nantinya menjadi sarjana andal dan siap bekerja di mana saja," harap Neni. (adv/ver)

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Bontang Masih Jauh dari Kemandirian Fiskal, Pemkot Jangan Terlena

Share your love

BONTANG – Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang yang masih didominasi dana transfer pusat lagi-lagi dikritisi DPRD Bontang.

Pemerintah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut retribusi seharusnya bisa kerja maksimal menyetor pendapatan ke daerah.

Dari neraca keuangan pendapatan daerah masih sekitar Rp 240 miliar sedangkan pendapatan dari dana transfer pusat mencapai Rp 1,9 triliun. Ketergantungan daerah dengan pusat tak bisa diharapkan terus menerus.

BACA JUGA:  Hargai Sesama, Pemilik Warung Diimbau Tak Buka Terang-terangan saat Ramadan

Tuntutan kemandirian fiskal, lanjut pria yang disapa AH ini sebuah keniscayaan. Pemkot tak boleh lengah dengan subsidi dari pusat yang bertahun-tahun dinikmati.

“Kita tak bisa mandiri secara fiskal kalau begini terus. Jangan terlena, di 2019 kita pernah defisit karena dana transfer pusat berkurang. Jangan kejadian serupa terjadi lagi,” ungkap Politisi Gerindra ini.

BACA JUGA:  Jabat Wakil Ketua I DPRD Bontang, Sitti Yara Komitmen Tingkatkan SDM Perempuan Bontang

Hingga sekarang, Bapenda masih berkutat dengan pendapatan lama, seperti pajak reklame, pajak restoran, pajak parkir, pajak air tanah, pajak penerangan, jalan BPHTB, dan PBB P2.

“Bapenda harusnya berinovasi terus. Bagaimana supaya PAD itu meningkat. Apalagi pajak sarang burung walet juga realisasinya masih minim,” urai dia.

Salah satu yang bisa digagas terkait dengan sektor pariwisata. Apalagi ini merupakan jangka panjang pasca migas. (adv)

Share your love

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!