Bontang – Wali Kota Bontang Basri Rase menggalang dukungan 97 kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer.
Basri mengatakan, pada Rakernas XV APEKSI di Padang kemarin, seluruh kepala daerah sudah sepakat memperjuangkan tenaga honorer.
“Kita melihat potensi apakah secara regulasi yang SLTA juga bisa diakomodir untuk ditingkatkan statusnya menjadi PPPK,” ucap Basri, Senin (15/8/2022).
Saat ini Pemkot Bontang tengah mendata pegawai untuk diusulkan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPK).
Kebijakan itu menindaklanjuti SE Kemenpan-RB Nomor B/15II/M.SM.01.00/2022 Tentang Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.
“Ini kita lagi pendataan. Setiap OPD juga diminta melakukan inventarisasi dan melihat peluang usulan pengangkatan honorer menjadi PPPK,” sambungnya.
Basri juga mewanti agar proses pendataan dilakukan secara transparan dan terintegrasi. Apalagi, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) juga memiliki data masing-masing masa bakti tenaga honorer.
“Saya kira, di Bontang pendataannya cukup ketat. Jadi kita tetap memberikan perhatian lebih agar setiap OPD turut mengawasi,” pungkasnya.
Berdasarkan data BKPSDM, jumlah tenaga honorer di Bontang ada sebanyak 2.236 orang. Kemudian, 1.362 orang di antaranya berpendidikan akhir SLTA. Sementara, yang perlu di pastikan ialah jumlah yang akan diakomodir untuk pengangkatan PPPK.
