Bontang – DPRD dan Pemkot Bontang masih terus berupaya mencari formulasi agar ribuan honorer bisa terus bekerja di lingkungan Pemkot Bontang, menyusul dengan kebijakan penghapusan tenaga honorer pada 2023 mendatang.
Salah satunya, yakni mengusulkan agar honorer di bagian administrasi bisa diangkat menjadi tenaga outsourcing.
Sebab tenaga honorer yang bisa dialihdayakan hanya untuk sopir, cleaning service dan keamanan.
“Hal terburuknya kalau tidak bisa Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), maka kemungkinan jadi outsourcing. Bagian administrasi masih dicarikan untuk penamaan jabatannya,” ucap Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Raking, Rabu (3/8).
Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam perumusan regulasi itu, pemkot akan mencoba berkonsultasi dengan pemerintah pusat, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan inspektorat.
“Setidaknya ada sedikit gambaran buat teman-teman honorer di 2023 nanti,” ujar Raking.
Diungkap Ranking, pada 2015 lalu ada 230 honorer yang sudah mengikuti dan memiliki SK penyesuaian Pekerja Tidak Tetap (PTT). Mereka akan diusulkan sebagai bahan acuan agar bisa menjadi PPPK.
“Datanya masih dicari. Kemungkinan mereka bisa ikut formasi PTT,” sebutnya.
Opsi tenaga outsourcing ini juga untuk menjamin kesejahteraan tenaga honorer tersebut.
Raking pun meminta pemerintah bisa selektif untuk mencari pihak ketiga nantinya. “Jangan sampai mereka kerja dua bulan tapi dibayarnya satu bulan dulu,” tutupnya.
