Samarinda – Ajudan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, Asky Rizal Toding, mengakui sikapnya yang arogan terhadap mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Samarinda sebagai sebuah kesalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka dan berjanji tidak akan mengulangi tindakan serupa.
Permintaan maaf itu disampaikan melalui video klarifikasi yang beredar pada Rabu (21/10/2026), menyusul insiden di halaman Masjid Nurul Mukminin, kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin (19/10/2026) sekitar pukul 18.00 Wita.
Dalam video tersebut, Asky mengakui tindakannya telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi mahasiswa maupun masyarakat. Ia menegaskan perbuatannya tidak dapat dibenarkan.
“Saya menyadari bahwa tindakan saya tersebut adalah sebuah kesalahan dan telah menimbulkan ketidaknyamanan serta tidak ada pembenaran atas perbuatan saya,” ujar Asky.
Ia juga menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan respons spontan dari dirinya sendiri dan tidak didasari instruksi siapa pun, termasuk Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.
“Saya melakukan tindakan tersebut secara spontan dan tanpa ada instruksi dari siapa pun. Sekali lagi saya memohon maaf sebesar-besarnya atas semua tindakan saya yang terlalu berlebihan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali,” tegasnya.
Asky tidak merinci bagian-bagian kejadian yang dipersoalkan mahasiswa dalam video klarifikasinya. Namun, ia mengakui tindakannya keliru, berlebihan, dan tidak memiliki alasan pembenar.
Sebelumnya, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Ririn Saridewi, juga menyampaikan permohonan maaf atas insiden tersebut. Ia menyatakan kejadian itu menjadi bahan evaluasi Pemerintah Provinsi Kaltim.
Ririn mengatakan Pemprov Kaltim menerima masukan dan kritik dari masyarakat maupun mahasiswa. Ia berharap hubungan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa dapat terjalin lebih baik ke depannya.
Terkait status Asky, Ririn menyebut yang bersangkutan merupakan personel kepolisian yang diperbantukan. Namun, saat ditanya mengenai kemungkinan teguran atau tindak lanjut khusus terhadap ajudan tersebut, ia tidak menjelaskan mekanisme penanganannya secara terperinci.
“Mekanismenya ada di Polri,” singkat Ririn.
