Samarinda – Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,3 triliun melalui Program Gratispol Pendidikan hingga 2026. Program tersebut telah memberikan bantuan kepada 105 ribu mahasiswa di 52 perguruan tinggi di Kaltim.
Program Gratispol Pendidikan menjadi salah satu upaya Pemprov Kaltim memperluas akses pendidikan tinggi dengan memberikan bantuan biaya kuliah kepada mahasiswa. Sasaran program mencakup tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) dan 45 perguruan tinggi swasta di Kaltim.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan, dukungan terhadap pendidikan tinggi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Gratispol Pendidikan merupakan investasi kita untuk masa depan Kaltim. Pemerintah hadir agar anak-anak Kaltim memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi tanpa terkendala persoalan biaya,” tegas Rudy.
Hingga semester ganjil 2026, bantuan tersebut telah disalurkan kepada 105 ribu mahasiswa. Menurut Rudy, besarnya anggaran yang dialokasikan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan pendidikan tinggi dapat diakses masyarakat secara lebih luas.
“Yang kita bangun bukan hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga manusia. Karena itu, investasi di bidang pendidikan harus kita lakukan secara berkelanjutan. Kita ingin anak-anak Kaltim memiliki pendidikan yang baik dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” ujarnya.
Rudy mengatakan pelaksanaan Gratispol Pendidikan tetap akan dievaluasi. Pemerintah membuka ruang bagi masukan dari mahasiswa maupun perguruan tinggi, termasuk terkait mekanisme penyaluran, ketepatan sasaran dan dampak program terhadap keberlanjutan pendidikan mahasiswa.
“Kita ingin Gratispol terus diperbaiki. Bukan hanya dari sisi jumlah penerima, tetapi juga dari mekanisme penyaluran, ketepatan sasaran dan dampaknya terhadap keberlanjutan pendidikan mahasiswa,” katanya.
Selain pembebasan biaya pendidikan, Pemprov Kaltim juga mencermati usulan pemberian dukungan biaya hidup atau living cost bagi mahasiswa kurang mampu. Usulan tersebut akan dibahas melalui koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota.
Manfaat Gratispol salah satunya dirasakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda. Sebanyak 1.300 mahasiswa di perguruan tinggi tersebut telah memperoleh pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Perwakilan Tim Gratispol UINSI Samarinda, Raihan, mengatakan berdasarkan survei terhadap penerima manfaat, hampir seluruh mahasiswa berharap program tersebut dapat terus dilanjutkan.
Menurutnya, bantuan UKT sangat membantu mahasiswa, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Keberlanjutan program juga menjadi perhatian bagi mahasiswa yang telah menerima manfaat.
“Mahasiswa baru yang menerima manfaat khawatir putus kuliah jika tidak lagi mendapatkan bantuan UKT,” ujar Raihan saat silaturahmi Aliansi Dewan Mahasiswa (Dema) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Kalimantan dengan Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji.
Rudy menegaskan pemerintah akan melihat dan mengevaluasi setiap aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
“Setiap aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan kita lihat dan evaluasi. Prinsipnya, pemerintah ingin memastikan anak-anak Kaltim bisa kuliah, menyelesaikan pendidikannya, kemudian kembali memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah,” pungkasnya.
