Bontang – Kasus narkoba di Kota Taman kini kian mengkhawatirkan. Hal ini pun lantas mendapat perhatian dari anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang.
Pria yang akrab disapa BW ini, mendorong pemerintah menerbitkan regulasi Perwali tentang penanganan Narkoba di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sebagai bukti kalau pemkot memang serius memberantas narkoba,” ujarnya.
Langkah awal yang harus ditempuh yakni dimulai dari lingkungan pegawai di Pemkot Bontang. Tujuannya, agar bisa menjadi teladan bagi masyarakat. “Pastikan dulu internalnya bebas narkoba,” katanya.
Perwali itu nantinya akan melibatkan instansi vertikal seperti Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Bontang. Politikus Nasdem ini meminta agar pemerintah di tiap OPD memiliki agenda rutin untuk tes urine pegawainya.
“Internalnya dulu lah, diberantas,” tegasnya.
Anggota Fraksi Golkar – Nasdem itu menyarankan, apabila OPD tidak bersedia ikut tes maka resiko yang harus diterima yakni gaji ditahan. Sementara, ketika Pegawai Negeri Sipil (PNS) tes dengan hasil positif. Maka harus menerima konsekuensi jabatan diturunkan. Sedangkan untuk tenaga honorer dilakukan pemutusan hubungan kerja.
“harus seperti itu, biar tegas, yang terpenting buat dulu Perwalinya,” tandasnya.
