Semangat Tak Pernah Kendor! DPRD Konsisten Tuntut Keadilan DBH

BONTANG — Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang Rustam menegaskan pihaknya bersama Pemerintah Kota berkomitmen untuk konsisten menuntut pembagian dana bagi hasil (DBH) migas yang ideal, bagi daerah pengolah.

Disampaikannya, sebagai wujud keseriusan beberapa waktu lalu Bontang kembali menginisiator pertemuan Forum Daerah Pengolah, yang terdiri dari Kota Balikpapan, Sorong, Prabumilih, Cilacap, Indramayu, Dumai, Langkat, Lhokseumawe, Palembang dan Blora.

“Terkait Revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan 11 Kota termasuk Bontang sangat mendukung,” kata Rustam beberapa waktu lalu.

Kata dia, Wali Kota Bontang sangat bersemangat untuk memperjuangkan hak Daerahnya. Maka pihaknya berkomitmen akan terus mendukung langkah Pemerintah Kota untuk terus bersama-sama menyuarakan permasalahan ini.

“Optimis, jika 11 Kabupaten/Kota dan Anggota DPRD Kotanya bersatu, ditambah lagi dengan DPR RI-nya maka ini akan menjadi sebuah kekuatan yang besar untuk memperjuangkan hak-hak yang seharusnya menjadi milik kita,” ujarnya optimis.

Menurut politisi Golkar ini, komposisi DBH Migas saat ini tidak ada sedikitpun nilai lebihnya untuk Kota Bontang sebagai daerah pengolah. Padahal risiko sebagai daerah pengolah harusnya masuk dalam pertimbangan perhitungan komposisi DBH.

Dijelaskannnya, DBH Migas selama ini porsi 69,5 untuk Pemerintah Pusat dan 30,5 persen untuk daerah penghasil. Sedangkan Bontang hanya mendapatkan bagian 1 persen saja sama denga daerah lain, tanpa ada nilai lebih sebagai Kota Pengolah.

“Untuk inilah, 11 Kabupaten/Kota pengolah mencoba untuk berjuang bersama.Terlepas kegiatan Kilang yang ada di Bontang secara tidak langsung pastinya mempengaruhi Kualitas Air dan Udara, berbagai penyakit belum lagi limbahnya,” tuturnya.

Rustam pun berharap kepada 11 Kabupaten/Kota yang ada untuk Bersama-sama bisa mendorong hal ini kepada Teman-teman DPR RI hingga masuk ke Prolegnas, mengingat Kaltim memiliki perwakilan di DPR RI dan yang bersangkutan bersiap untuk membantu dan yang menjadi tuntutan Kota Bontang adalah dari 1 persen agar bisa menjadi 4,5 persen. (*)