Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun membantah keterlibatannya dalam unjuk rasa bertajuk Aksi Damai 215 yang digelar di Samarinda pada Kamis (21/5/2026).
Bantahan tersebut disampaikan menyusul beredarnya potongan video di media sosial yang mengaitkan namanya dengan aksi yang diarahkan kepada Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud.
Andi mengaku telah menonton sejumlah konten video yang beredar dan menilai ada narasi yang tidak utuh serta berpotensi menggiring opini publik.
“Saya sudah menonton sejumlah konten video terkait berita Aksi Damai 215. Ada memang konten yang mencoba membelokkan narasi, jelas itu tidak bertanggung jawab, tidak memenuhi kaidah jurnalistik profesional, dan mengada-ada,” kata Andi Harun diberitakan Antara, Sabtu (23/5/2026).
Menurut dia, setelah mencermati potongan video yang beredar, terdapat indikasi adanya pihak yang secara sengaja memunculkan namanya di tengah aksi melalui pertanyaan yang diarahkan kepada peserta.
Ia menyebut respons yang kemudian muncul dari peserta aksi merupakan reaksi spontan yang tidak dapat dijadikan dasar untuk mengaitkan dirinya dengan kegiatan tersebut.
“Saat dicermati, sepertinya memang ada orang yang sadar dan sengaja mengatur pertanyaan kepada peserta aksi mengenai nama saya,” ujarnya.
Andi menilai narasi yang berkembang patut diduga sebagai upaya membenturkan dirinya dengan Gubernur Kalimantan Timur dan menciptakan persepsi adanya konflik politik.
“Patut diduga ini sengaja ingin mengadu domba saya dengan Pak Gubernur,” ucapnya.
Mantan legislator Kalimantan Timur itu menegaskan komunikasi dan hubungan kerja dengan Rudy Mas’ud berjalan baik, khususnya dalam agenda pemerintahan dan pembangunan daerah.
Ia juga meyakini persoalan tersebut dapat dilihat secara objektif tanpa terpengaruh potongan narasi yang berkembang.
“Kalau hal ini terjadi pada saya, tentu cara menganalisisnya sederhana, mencari siapa yang paling diuntungkan,” tuturnya.
Andi menegaskan dirinya tidak memiliki kepentingan maupun keuntungan dari situasi politik yang berkembang dan menolak jika aspirasi masyarakat diarahkan menjadi serangan politik terhadap pihak tertentu.
“Jangan dibelokkan menjadi isu politik, itu tidak benar. Saya sudah 30 tahun berada di dunia politik dan tidak pernah menggunakan cara-cara yang tidak intelek serta tidak fair dalam berpolitik,” katanya.
Meski demikian, Andi menyatakan tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di ruang publik. Namun, ia mengingatkan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib dan tidak mengganggu stabilitas daerah.
“Saya mengimbau penyampaian aspirasi tidak boleh mengganggu persatuan dan suasana kondusif daerah, karena itu adalah pondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan,” tutupnya.
