Bontang – Proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang pada 2027 dipastikan berdampak pada keberlanjutan sejumlah program unggulan. Salah satunya, Program Pro RT Plus dengan skema anggaran hingga Rp200 juta per RT diprediksi tidak dapat dilanjutkan.
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyebutkan bahwa asumsi APBD 2027 yang hanya berada di kisaran Rp1,5 triliun membuat program tersebut tidak lagi realistis untuk dijalankan.
“1,5 triliun APBD 2027 program Pro RT 200 juta per RT itu sudah tidak mungkin lagi. Saya sudah menghitung,” ujarnya.
Program berbasis rukun tetangga (RT) tersebut sebelumnya menjadi salah satu program unggulan pemerintah kota, dengan memberikan ruang bagi setiap RT mengusulkan kegiatan pembangunan sesuai kebutuhan wilayahnya.
Namun, tekanan fiskal daerah yang terjadi akibat penurunan dana transfer dari pemerintah pusat membuat kemampuan anggaran ikut tergerus. Dampaknya bahkan sudah dirasakan pada tahun anggaran 2026, di mana alokasi per RT diturunkan drastis menjadi maksimal Rp30 juta.
“Sudah tidak bisa dijalankan. Dana pembangunan kelurahan aja yang dimaksimalkan. Sama juga program yang ada di OPD seperti PUPR dan Perkim,” kata Neni.
Meski program Pro RT Plus tidak dapat dilanjutkan dengan skema lama, Pemerintah Kota Bontang tetap wajib memenuhi ketentuan mandatory spending sebesar 5 persen dari APBD untuk dana kelurahan. Dengan asumsi APBD Rp1,5 triliun, alokasi dana kelurahan diperkirakan mencapai Rp75 miliar.
Namun, dari total tersebut, sebagian besar anggaran akan terserap untuk kebutuhan operasional RT, termasuk honorarium pengurus.
“5 persen dana kelurahan untuk gaji RT, sekretaris, bendahara RT Rp4 juta kali 499 RT kali 12 bulan itu kurang lebih hampir 24 miliar. Belum lagi kader Rp1 juta,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, ruang fiskal untuk program pembangunan berbasis RT menjadi semakin terbatas. Pemerintah pun berencana mengubah pendekatan program dengan memusatkan pembangunan melalui kelurahan dan organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain faktor anggaran, evaluasi pelaksanaan program juga menjadi pertimbangan. Pemerintah menemukan sejumlah usulan kegiatan dari RT yang dinilai kurang efektif karena bersifat seragam atau tidak menyentuh kebutuhan prioritas.
“Ada yang sifatnya copy paste dan tidak fokus ke kebutuhan utama, khususnya infrastruktur,” ungkapnya.
Pengadaan barang seperti tenda, kursi, dan perlengkapan lainnya juga dinilai kurang memberikan dampak jangka panjang serta membutuhkan biaya perawatan.
“Ini menjadi mubazir, lebih baik perbaiki infrastruktur,” tegasnya.
Ke depan, pemerintah akan mengarahkan penggunaan anggaran pada program prioritas seperti perbaikan drainase dan penanganan buang air besar sembarangan (BABS), serta kebutuhan infrastruktur dasar lainnya.
“Kalau hanya untuk beli tenda, beli piring, beli apa tuh namanya kan sayang uangnya, mending difokuskan di tiap kelurahan dan untuk perbaikan infrastruktur,” pungkasnya.
Di sisi lain, kondisi keuangan daerah juga memaksa pemerintah melakukan rasionalisasi sejumlah program pada 2026. Tercatat, sekitar Rp150 miliar anggaran harus dipangkas akibat realisasi pendapatan yang meleset dari target.
“Sudah beberapa program yang di rasionalisasi,” tutup Neni.
