Bontang – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Ia menerima penghargaan Lontar Awards 2026 dari Serikat Perusahaan Pers (SPS) atas kepemimpinan, inovasi, serta komitmennya dalam membangun hubungan profesional dan terbuka dengan insan pers.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 SPS melalui acara Gala Dinner & SPS Awards 2026 di Ballroom Dispora, Kadrie Oening Tower, Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat (6/11/2026) malam.
Mewakili Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Setda Kota Bontang, Anwar Sadat, hadir menerima penghargaan tersebut. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Hukum SPS Pusat, Syamsuddin H. Sutarto.
“Benar, saya mewakili Bunda Neni untuk menerima penghargaan tersebut. Anugerah itu diberikan kepada Bunda Neni, sedangkan saya hanya mewakili dalam prosesi penerimaan karena beliau berhalangan hadir ada agenda di Jakarta bersama Pak Wakil,” ujarnya saat dihubungi, Senin (9/11/2026).
Anwar menjelaskan, Lontar Awards merupakan salah satu bentuk penghargaan SPS kepada kepala daerah yang dinilai memiliki integritas, prestasi, inovasi, dan dedikasi dalam menjalankan pemerintahan. Penghargaan tersebut juga menjadi bentuk pengakuan terhadap pemimpin daerah yang mampu membangun komunikasi secara terbuka dan konstruktif dengan media massa.
“Penghargaan ini merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-80 SPS yang dikemas melalui Gala Dinner dan SPS Awards 2026,” jelas Anwar.
Adapun, dalam penyelenggaraannya tahun ini, sebanyak 10 kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia menerima Lontar Awards 2026. Selain Wali Kota Bontang, penghargaan diberikan kepada Wali Kota Pekanbaru, Wali Kota Balikpapan, Wali Kota Medan, Wakil Wali Kota Samarinda, Bupati Mahakam Ulu, Bupati Kutai Kartanegara, Bupati Aceh Tamiang, Bupati Tangerang, dan Bupati Penajam Paser Utara.
“Penganugerahan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi para pemimpin daerah dalam mendorong kemajuan pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat hubungan yang sehat dan profesional antara pemerintah dan insan pers,” ungkap Anwar.
Diketahui, SPS merupakan salah satu konstituen Dewan Pers yang didirkan pada 8 Juni 1946 oleh tokoh-tokoh, pendiri perusahaan-perusahaan pers nasional di Yogyakarta. Organisasi ini menjadi alat perjuangan dalam menjaga kedaulatan Republik Indonesia melalui pers. Saat ini SPS memiliki 30 cabang provinsi di seluruh Indonesia, dengan 668 anggota perusahaan pers.
