Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan kesiapannya untuk mengambil peran strategis sebagai motor penggerak dan pertumbuhan ekonomi nasional seiring dengan pesatnya perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, di Samarinda, Senin, menyatakan bahwa posisi Kaltim kini telah bertransformasi. Kaltim tidak lagi sekadar menopang pembangunan fisik IKN, tetapi telah menjadi pemain kunci dalam konektivitas logistik, penguatan sektor industri, ketahanan energi, hingga pengembangan kawasan ekonomi baru yang berkelanjutan.
“Pembangunan IKN harus memberikan efek berganda (multiplier effect) yang nyata bagi daerah mitra. Kaltim memposisikan diri sebagai superhub ekonomi Nusantara yang terintegrasi. Kita adalah penggerak, bukan sekadar pelengkap,” tegas Seno Aji saat menjadi pembicara dalam Diskusi Panel IKA FISIP Universitas Mulawarman di Kantor Gubernur Kaltim.
Wagub Seno Aji merinci arah kebijakan daerah mitra yang difokuskan pada tiga pilar utama yakni transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menuju hilirisasi industri, memastikan pertumbuhan tidak hanya terpusat di inti IKN, tetapi menyebar ke seluruh kabupaten/kota di Kaltim.
“Kami juga tengah menyiapkan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di pasar kerja berskala internasional,” jelas Seno diberitakan Antara.
Seno Aji juga memaparkan peta kebijakan wilayah mitra dengan pendekatan tematik. Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara diarahkan pada penguatan industri dan pertanian, sementara Samarinda dan Balikpapan difokuskan sebagai pusat logistik, jasa, dan perdagangan global.
Lebih lanjut, Pemprov Kaltim mendorong adanya sinkronisasi kebijakan yang lebih erat antara pemerintah pusat melalui Otorita IKN (OIKN) dengan pemerintah daerah.
Hal ini krusial agar pembangunan IKN tetap berbasis pada kearifan lokal dan kebutuhan riil masyarakat setempat.
Wagub berharap forum ini dapat menghasilkan masukan substantif untuk penyusunan Peraturan Kepala Otorita IKN mengenai Daerah Mitra.
Dengan regulasi yang tepat, pembangunan IKN dipastikan akan berjalan lebih inklusif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat di wilayah Indonesia Timur.
