Soroti Alokasi Anggaran Daerah, Fraksi AKB DPRD Kutim Dorong Perbaikan Tata Kelola Keuangan

Kutim – Fraksi Amanat Keadilan Berkarya (AKB) memberikan pandangannya terkait Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur 2023 dalam rapat paripurna ke-27, Kamis (13/6/2024).

Mulyana yang membacakan pandangan umum Fraksi AKB mengatakan, meski pihaknya mengapresiasi capaian Kabupaten Kutai Timur dalam hal pengelolaan keuangan daerah, namun pihaknya tetap mendorong adanya perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah.

“Agar memberikan manfaat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan juga pelayanan prima kepada masyarakat,” ucapnya.

Lebih lanjut Mulyana mengatakan, jika mencermati angka-angka yang tertera dalam nota penjelasan, Fraksi AKB memandang jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berjumlah Rp352,46 milyar atau 44,76% dari anggaran PAD sebesar Rp787,53 milyar masih bisa ditingkatkan.

“Jangan berharap penuh pada sektor pertambangan saja. Pengelolaan kekayaan daerah masih perlu terus digali, termasuk juga pendapatan dari retribusi dan pajak daerah,” ujarnya.

Kemudian dirinya menjelaskan pendapatan transfer senilai Rp7,67 triliun atau 103,12 % dari anggaran pendapatan transfer sebesar Rp7,44 triliun merupakan pendapatan yang didasarkan pada entitas pelaporan dengan tujuan utama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

“Sehingga diharapkan dapat dijabarkan dengan lebih mendetail untuk menunjukkan penggunaan anggaran tersebut benar-benar tepat sasaran,” tekannya.

Selain itu, kata Mulyana, belanja operasi sebesar Rp4,25 triliun sedangkan belanja modal sebesar Rp3,29 triliun, dan jumlah belanja transfer senilai Rp811,45 miliar yang ditujukan kepada pemerintah desa agar dicermati dengan seksama terkait pemanfaatannya dan penyerapan anggaranny. Sehingga dapat diklasifikasikan desa-desa yang progresnya lebih baik dan juga desa-desa yang lebih membutuhkan.

“Secara keseluruhan capaian dari belanja daerah telah mencapai presentase yang cukup baik karena rata-rata di atas 80%,” lanjutnya.

Fraksi AKB juga turut menyoroti permasalahan hutang yang diharapkan dapat menjadi perhatian serius pemerintah agar fokus pada pembangunan dapat berjalan dengan baik. (Adv)