PENAJAM – Satpol PP Penajam Paser Utara (PPU) mengungkapkan kekhawatirannya terkait semakin maraknya prostitusi online di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka menilai bahwa jika masalah ini tidak ditangani dengan serius, dapat menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat dalam berbagai aspek, mulai dari moral hingga kesehatan.
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP PPU, Rakhmadi, mengatakan bahwa mereka telah menerima banyak laporan terkait praktik prostitusi online yang terjadi di Desa Bumi Harapan.
“Kami telah menerima laporan terkait prostitusi online yang terjadi di Bumi Harapan. Praktik ini meresahkan dan harus segera ditangani,” jelas Rakhmadi pada Selasa (15/4/2025).
Rakhmadi menambahkan bahwa sebagian besar kegiatan prostitusi ini berlangsung melalui aplikasi seperti MiChat, dan banyak dilakukan di guest house karena tarif sewa yang lebih murah dibandingkan hotel.
“Hampir seluruh guest house di Bumi Harapan terlibat dalam prostitusi online. Kami sudah melakukan penggerebekan dua kali, tetapi praktik ini masih terus berlangsung,” tambahnya.
Meski telah melakukan penggerebekan dan memulangkan PSK ke daerah asal mereka, Rakhmadi mengungkapkan bahwa para pekerja seks ini kembali menawarkan jasa mereka setelah dipulangkan.
“Mereka kembali muncul di aplikasi, menawarkan layanan dengan tarif yang bervariasi. Ini sangat mengkhawatirkan,” ujar Rakhmadi.
Sebagian besar PSK yang terlibat berasal dari luar daerah, seperti Makassar, Surabaya, dan Bandung, dan mereka menyasar pekerja di IKN yang jauh dari keluarga. Tarif layanan prostitusi bisa mencapai Rp300.000 hingga Rp500.000 untuk sekali transaksi.
Rakhmadi menegaskan bahwa masalah ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak moral dan kesehatan masyarakat.
“Kami sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk menangani masalah ini, termasuk dari pemerintah desa, RT, tokoh masyarakat, serta tokoh agama,” ujarnya.
Selain itu, Rakhmadi berharap agar penertiban ini juga disertai dengan edukasi kepada masyarakat melalui media dan lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“Ini adalah masalah bersama yang memerlukan dukungan semua pihak untuk bisa menyelesaikannya,” tutupnya. (Adv)
