KUTIM – Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman memimpin langsung rakor koordinasi (Rakor) Tim Pemantau Perkembangan Politik Daerah (TP3D) di Ruang Arau, Kantor Bupati Kutim, Bukit Pelangi, Senin (08/05/2023). Kegiatan ini sebagai pemantapan persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 mendatang.
Ardiansyah Sulaiman menyampaika beberala hal penting terkait persiapan Pemilu 2024. pertama, soal pengingkatan dan kelengkapan sarana prasarana untuk para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kecamatan dan desa.
Kemudian terkait personil Pemda sebagai sekretariat di PPK dan PPS juga harus sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kesbangpol harus memaksimalkan terkait PPK dan PPS ini,” katanya saat rapat berlangsung.
Selanjutnya, pemberian izin dari Pemda bagi ASN yang menjadi PPK, PPS dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Dalam hal ini, menurutnya, untuk PPK dan PPS sudah ada perizinan, sedangkan KPPS belum, sehingga ia meminta agar Kesbangpol sesegera berkoordinasi dengan pihak Kecamatan dan Desa.
Untuk poin selanjutnya, soal penugasan personil Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk penyelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan dan desa, dimana di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus tersedia 2 orang.
“Yang kelima pemeriksaan kesehatan dan penerbitan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit dan Puskesmas bagi mereka yang memenuhi persyaratan sebagai panitia adhoc penyelenggara Pemilu,” urainya.
Lebih lanjut, kata dia, yang keenam dukungan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pembentukan badan adhoc penyelenggaran Pemilu 2024.
Terakhir, yang ke tujuh, dukungan pengamanan demi suksesnya Pemilu 2024 mendatang.
Ditambahkannya lagi, berkaca pada Pemilu sebelumnya, yaitu tahun 2019, dimana pada saat itu banyak hal-hal yang menyedihkan seperti ada korban yang berjatuhan karena tingkat pekerjaannya cukup tinggi sehingga banyak korban berjatuhan.
Oleh sebab itu, ia meminta kepada Badan Kesbangpol Kutim agar tidak hanya menyiapkan jasmani dan rohani para petugas di lapangan, melainkan juga disiapkan ambulance dan tim kesehatan dari puskesmas.
Selain itu, di sekitar TPS juga diminta agar disediakan poso kesehatan darurat.
“Semua fasilitas, daya dukung semua harus diberikan, termasuk tim kesehatan harus ada di tengah-tengah TPS, karena merekalah yang banyak berjatuhan ada yang meninggal dan masuk rumah sakit, terus terang saja hanya masyarakat yang membantu TPS-TPS sampai pagi,” katanya.
Usai kegiatan, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menjelaskan bahwa rapat ini untuk mendengar pemaparan dari KPU, Bawaslu, pemaparan dari Polres dan masukan dari berbagai pihak terkait pemilu 2024.
“Dari pemaparan dan masukan itu, saya minta Kesbangpol jadi catatan penting untuk ditindak lanjuti, baik di dalam rapat yang khusus ataupun langsung di lapangan,” ucap Bupati Ardiansyah Sulaiman.
Ardiansyah Sulaiman mengungkapkan terkait dengan penyaluran logistik bukan menjadi permasalahan, namun transformasi yang akan digunakan apakah anggarannya dari camat atau KPU.
“Kalau yang sebelumnya, saya melihat itu urusannya KPU. Mereka mau menyewa atau yang lainnya itu urusan KPU, sehingga tadi saya tidak buat kesimpulan,” ujarnya.
Dirinya meminta, kegiatan rakor tersebut bisa dilakukan secara rutin agar pesta demokrasi secara serentak bisa berjalan tidak ada hambatan terkait dengan keamanan dan sebagainya.
“Saya tidak membuat keputusan dalam rapat ini kecuali kita memaparkan dan menampung. Silahkan dengan segera Kesbangpol mengkoordinasikan dengan penyelenggara baik itu KPU, Bawaslu dan Kecamatan,” pungkasnya.
rakor ini turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ulfa Jamilatul Farida, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kutim Andi Ahmad Mappasiling dan Para Camat serta Undangan lainnya.
