Wali Kota Neni bersama lurah, Bhabinkamtimbas dan Babinsa saat melakukan penanaman.

SELISIK.ID, Bontang - Kelurahan Loktuan bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta menanam 75 bibit pohon jenis gaharu dan kapur, Rabu (14/8/2019).

Penanaman tersebut turut diikuti Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa kelurahan. 

Lurah Loktuan M Takwin menjelaskan sebanyak 75 bibit pohon ditanam di areal yang dianggap rawan longsor. Di antaranya, WTP Loktuan dan sekitar rusunawa.

"Kegiatan ini adalah proker (program kerja) dari mahasiswa KKN UGM, dalam rangka perwujudan misi wali kota, yakni green city," jelasnya.

Diakui Takwin, selama ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan mahasiswa KKN. Di antaranya, mengajak masyarakat peduli terhadap lingkungan, seperti pemasangan plang untuk tidak membuang sampah ke laut. Selain itu menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui objek wisata di daerahnya.

"Sebelum memulai KKN, kami mengarahkan agar proker disesuaikan dengan misi pemerintah kota dan juga terkait  ekowisata di Selambai," urai Takwin.

Sementara itu, Neni mengapresiasi program kerja para mahasiswa selama di Bontang. Salah satunya melakukan pelestarian lingkungan yang tentunya bisa menjadi kenangan baik selama mereka KKN.

"Lewat bimbingan lurah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa di Bontang, mahasiswa banyak melaksanakan kegiatan yang positif, dengan harapan mereka nantinya menjadi sarjana andal dan siap bekerja di mana saja," harap Neni. (adv/ver)

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Pemkab PPU Bahas Pemekaran Wilayah, Lima Kecamatan Baru Dipersiapkan

Share your love

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus menggodok rencana pemekaran wilayah yang mencakup lima kecamatan baru. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik serta mempercepat pembangunan di berbagai sektor.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab PPU, Nicko Herlambang, menyebut bahwa pemekaran ini akan diikuti dengan pembentukan desa dan kelurahan baru secara bertahap.

“Sebagian kelurahan akan langsung diusulkan bersamaan dengan pemekaran kecamatan. Sisanya akan diajukan bertahap setelah kecamatan baru terbentuk,” kata Nicko, Rabu (19/3/2025).

BACA JUGA:  Respons Rendah terhadap Layanan Kesehatan Gratis di PPU Jadi Catatan Serius Dinkes

Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah memastikan kesiapan administratif pemekaran kecamatan. Pemerintah ingin agar seluruh proses berjalan sesuai dengan aturan agar tidak menimbulkan kendala di masa mendatang.

“Kami ingin memastikan pemekaran ini benar-benar efektif dan berdampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap tahapan harus dipersiapkan dengan matang,” tambahnya.

Pemkab PPU juga berkoordinasi dengan DPRD PPU dalam pembahasan ini. Nicko menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tetap menjadi perhatian, namun tetap harus memperhatikan aspek regulasi.

BACA JUGA:  Masuk Musim Penghujan, Distan Ingatkan Petani Soal Strategi Jaga Kualitas Hasil Panen

“Kami menyambut baik masukan dari DPRD. Namun, proses ini harus mengikuti aturan agar dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pemekaran kecamatan harus diiringi dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai.

“Kami harus memastikan bahwa kecamatan baru nantinya memiliki kantor pemerintahan yang layak, tenaga administrasi yang cukup, serta fasilitas pendukung lainnya,” tegasnya.

BACA JUGA:  Kuatkan Ekonomi Lokal, Pemkab PPU Gulirkan Program Pinjaman UMKM Tanpa Jaminan

Diharapkan, dengan adanya pemekaran ini, akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan akan semakin mudah dan pembangunan dapat berjalan lebih merata di seluruh wilayah PPU.

(Adv)

Share your love

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!