Wali Kota Neni bersama lurah, Bhabinkamtimbas dan Babinsa saat melakukan penanaman.

SELISIK.ID, Bontang - Kelurahan Loktuan bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta menanam 75 bibit pohon jenis gaharu dan kapur, Rabu (14/8/2019).

Penanaman tersebut turut diikuti Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa kelurahan. 

Lurah Loktuan M Takwin menjelaskan sebanyak 75 bibit pohon ditanam di areal yang dianggap rawan longsor. Di antaranya, WTP Loktuan dan sekitar rusunawa.

"Kegiatan ini adalah proker (program kerja) dari mahasiswa KKN UGM, dalam rangka perwujudan misi wali kota, yakni green city," jelasnya.

Diakui Takwin, selama ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan mahasiswa KKN. Di antaranya, mengajak masyarakat peduli terhadap lingkungan, seperti pemasangan plang untuk tidak membuang sampah ke laut. Selain itu menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui objek wisata di daerahnya.

"Sebelum memulai KKN, kami mengarahkan agar proker disesuaikan dengan misi pemerintah kota dan juga terkait  ekowisata di Selambai," urai Takwin.

Sementara itu, Neni mengapresiasi program kerja para mahasiswa selama di Bontang. Salah satunya melakukan pelestarian lingkungan yang tentunya bisa menjadi kenangan baik selama mereka KKN.

"Lewat bimbingan lurah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa di Bontang, mahasiswa banyak melaksanakan kegiatan yang positif, dengan harapan mereka nantinya menjadi sarjana andal dan siap bekerja di mana saja," harap Neni. (adv/ver)

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Revisi Aturan Izin Tambang

Share your love

Selisik.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta untuk membahas revisi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Melansir CNNIndonesia.com, beberapa menteri yang hadir di istana untuk rapat itu adalah Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

BACA JUGA:  Jokowi Tepis Isu Ikut Campur soal Mundurnya Airlangga dari Ketum Golkar

Selain itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin terlihat menghadiri rapat itu juga.

Seusai rapat, para menteri enggan membeberkan detail. Arifin cuma mengatakan revisi PP tentang tambang masih dalam kajian.

“Masih dimatangkan,” kata Arifin saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/3).

Arifin tak memastikan apakah revisi PP Tambang berkaitan dengan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Dia cuma berkata PP itu akan dibereskan segera.

BACA JUGA:  Kunjungi Kaltim Tiga Hari, Ini Agenda Jokowi hingga Jumat

“Mudah-mudahan cepatlah,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah mengutarakan niat merevisi PP 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Revisi dilakukan berkaitan dengan rencana perpanjangan kontrak Freeport hingga 2061.

“Muatan revisinya kan kalau memang daerah pertambangan itu ada Undang-undang di dalam Pasal 196 ya, itu kalau yang memang masih ada potensinya kenapa nggak dikerjakan lebih lanjut, supaya ada kepastian, tapi di lain sisi juga memberikan tambahan manfaat buat pemerintah Indonesia,” kata Arifin di Kementerian ESDM Jakarta, 1 Desember 2023 seperti dikutip dari detik.com.

Share your love

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!