Investor Pikir Ulang Ambil Alih Kilang Minyak Bontang

Balikpapan – Rencana pembangunan kilang minyak baru atau grass root refinery (GRR) Bontang kembali disinggung Pemprov Kaltim. Pembangunan kilang digadang-gadang mendukung kawasan industri petrokimia-migas dan kondensat di Bontang. Tapi, kepastian pembangunan masih belum setelah PT Pertamina (Persero) menarik diri.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim HM Aswin menerangkan, Kilang Minyak Bontang memiliki nilai strategis untuk memenuhi kebutuhan minyak di wilayah timur Indonesia. Sebesar 300 ribu barel per hari. Dengan nilai investasi USD 14,9 miliar. “Ini rencana awal. Saya enggak tahu kelanjutannya. Tapi, pemerintah akan melakukan pembangunan kilang minyak di Bontang,” katanya dalam rapat daring pekan lalu.

Dia mengungkapkan, salah satu wujud keseriusan pemerintah daerah menyukseskan proyek tersebut, jika pembangunan Kilang Minyak Bontang masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kaltim dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) Bontang. Megaproyek itu ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi berdasarkan peraturan daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2016 tentang RTRWP Kaltim. Selain itu, rencana pembangunan GRR Bontang, telah diakomodasi dalam revisi RTRW Bontang yang dituangkan dalam Perda Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 6 Desember 2019. Bahkan telah masuk dalam Perpres Nomor 56 Tahun 2018 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN) yang perlu dituntaskan.

Menurutnya, Pemkot Bontang, telah mencadangkan lahan sekira 1.000 hektare. Selain itu, kebutuhan pembangunan kilang juga bisa memanfaatkan lahan eks PT Badak Natural Gas Liquefaction seluas 400 hektare. Dengan kebutuhan dana sekira Rp 197,59 triliun. Aswin mengatakan, rencana pembangunan Kilang Minyak Bontang dibiayai dengan skema pendanaan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Target, semula GRR Bontang dioperasikan pada 2024. ”Perkembangan terakhir, saya tidak tahu. Apakah lanjut atau tidak,” tandasnya.

Sebelumnya, pada rapat daring yang dilaksanakan akhir Maret 2021 lalu, Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Yahya Rahmana Hidayat mengatakan, GRR Bontang ditunda pelaksanaannya. Salah satu penyebabnya dikarenakan kebutuhan lahan yang tidak dapat terpenuhi di area tersebut. Sehingga, PT Pertamina (Persero) sedang mengkaji dua lokasi alternatif pembangunan kilang minyak baru. Yakni Kuala Tanjung (Sumatra Utara) dan Papua Barat. “Ini informasi dari PT Pertamina saat kami koordinasi major project. Khususnya di bidang energi,” katanya kala itu.

Selain itu, ada usulan dari pihak swasta, yakni Sanurhasta dan Group, yang menyampaikan adanya pembahasan pelaksanaan pembangunan GRR Bontang. Dari laporan yang dia terima, lahan bukan masalah utama. Karena luas wilayahnya tidak sebesar yang direncanakan PT Pertamina (Persero). Yahya menuturkan, pihak swasta sudah berkomunikasi dengan pihak Pertamina (Persero) terkait dengan takeover atau pengambilalihan rencana pembangunan Kilang Minyak Bontang. “Walaupun ada beberapa format dari GRR Bontang yang berubah. Namun, masih sesuai dengan apa yang menjadi tujuan kita. Di mana 20 persen dari produk GRR Bontang ini untuk BBM dan 80 persen bahan baku petrokimia,” ungkapnya.

Selain itu, sebagai bahan baku obat-obatan. Lalu pertanian dalam hal ini, bahan baku pabrik pupuk, atau sektor industri petrokimia lainnya. Seperti yang terkait plastik dan industri yang sangat terkait rantai pasokannya dari kilang minyak. Dikutip dari laman https://kppip.go.id/, Kilang Minyak Bontang adalah proyek pembangunan kilang minyak baru dengan kapasitas produksi bahan bakar minimal 300 ribu barel per hari. Perencanaan pembangunan Kilang Minyak Bontang akan menggunakan konfigurasi, mempertimbangkan sistem lain. Seperti sistem petrokimia. Selanjutnya, hasil produksi kilang minyak tersebut akan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dalam negeri.

Proyek ini direncanakan memiliki nilai investasi sebesar Rp 197,58 triliun. Dengan skema pendanaan penugasan PT Pertamina dengan kerja sama swasta. Rencana mulai konstruksi pada 2019 dan rencana mulai operasi pada 2025. (prokal/kip/riz/k15)