Fraksi Demokrat Soroti Minimnya Ceruk PAD Kutim
Kutim – Pada rapat paripurna ke 27 Masa sidang ke III Tahun 2024, Sekretariat Dewan mengagendakan penyampain pandangan umum fraksi- fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Kamis (13/6/2024).
Dalam kesempatan itu, fraksi Demokrat menyampaikan pandangannya terhadap Raperda tersebut. Sebagai perwakilan dari fraksi Partai Demokrat, Muhammad Amin memberikan apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur selama tahun 2023.
Kemudian dia mengatakan, ada empat pandangan yang diberikan fraksi Demokrat terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Di antaranya pendapatan, realisasi belanja, aset dan kewajiban.
“Setelah mempelajari nota penjelasan terhadap raperda tesebut, maka kami berpandangan bahwa dalam realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun anggaran 2023 sebesar Rp 352 miliar atau 44,76 persen dari anggaran PAD Rp 787 miliar, dirasa masih kurang maksimal. Mengingat banyaknya kebutuhan mendasar dari masyarakat yang belum terpenuhi,” katanya.
Selain itu, dalam realisasi belanja pihaknya mengapresiasi terjadinya peningkatan pendapatan daerah. Dengan meningkatnya realisasi pendapatan dan belanja daerah, semestinya berkolerasi langsung dengan peningkatan pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien.
“Kami mencatat adanya nilai aset Rp 18 triliun pada 31 Desember tahun 2023. Dengan nilai sebesar ini, kami menitik beratkan pada investasi di BUMD (badan usaha milik daerah) yang pada prosesnya dapat memberikan keuntungan untuk dijadikan pendapatan asli daerah,” sebutnya.
Dengan adanya nilai aset sebesar ini, diharapkan bisa lebih maksimal manfaatnya dan terkait kewajiban. Terutama terkait utang, pihaknya berharap dapat diselesaikan 100 persen tahun ini. Sehingga tidak ada lagi kewajiban utang ditahun selanjutnya.
“Kami berharap pemerintah lebih memperhatikan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran daerah. Dengan membuka informasi secara jelas dan mudah untuk diakses oleh masyarakat,” pungkasnya.
