Kutim – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni mengungkapkan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024, dijadwalkan berlangsung pada pekan kedua Agustus mendatang. Pasalnya, hingga saat ini pembahasan belum rampung dan masih terus dilakukan.
“Untuk sementara ini belum selesai. Yang jelas apa yang disampaikan pemerintah, itulah yang dibahas jadi belum pas berapa besar nilainya,” katanya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyampaikan pendapatan terbesar saat ini datang dari pendapatan tranfer. Namun, Joni belum menyebutkan berapa kisaran nominal pendapatan tersebut. “Kalau pendapatan yang paling rendah, terdapat beberapa dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nanti setelah semuanya rampung baru tahu berapa rincian nilainya masing-masing,” ucapnya.
Sebelumnya, Pemkab dan DPRD Kutim menggelar rapat raripurna ke-32 tentang penyampaian nota pengantar pemerintah mengenai rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta rencana perubahan Prioritas dan Platfon Anggaran Aementara (PPAS) 2024.
Melalui kesempatan tersebut, Ardiansyah menegaskan bahwa perubahan ini merupakan respons terhadap dinamika kebutuhan daerah. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran demi mendukung program-program prioritas.
“Beberapa poin penting dari rencana perubahan ini meliputi penyesuaian alokasi anggaran untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang dianggap sebagai prioritas utama,” jelasnya.
Ardiansyah juga mengungkapkan, proyeksi pendapatan pada KUA-PPAS tahun anggaran 2024 naik menjadi Rp11,959 triliun atau meningkat sebesar Rp2,810 triliun yakni 30,72 persen dari pendapatan semula sebesar Rp9,148 triliun. Rencana perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (Adv)
