Wali Kota Neni bersama lurah, Bhabinkamtimbas dan Babinsa saat melakukan penanaman.

SELISIK.ID, Bontang - Kelurahan Loktuan bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta menanam 75 bibit pohon jenis gaharu dan kapur, Rabu (14/8/2019).

Penanaman tersebut turut diikuti Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa kelurahan. 

Lurah Loktuan M Takwin menjelaskan sebanyak 75 bibit pohon ditanam di areal yang dianggap rawan longsor. Di antaranya, WTP Loktuan dan sekitar rusunawa.

"Kegiatan ini adalah proker (program kerja) dari mahasiswa KKN UGM, dalam rangka perwujudan misi wali kota, yakni green city," jelasnya.

Diakui Takwin, selama ini sudah banyak kegiatan yang dilakukan mahasiswa KKN. Di antaranya, mengajak masyarakat peduli terhadap lingkungan, seperti pemasangan plang untuk tidak membuang sampah ke laut. Selain itu menumbuhkan perekonomian masyarakat melalui objek wisata di daerahnya.

"Sebelum memulai KKN, kami mengarahkan agar proker disesuaikan dengan misi pemerintah kota dan juga terkait  ekowisata di Selambai," urai Takwin.

Sementara itu, Neni mengapresiasi program kerja para mahasiswa selama di Bontang. Salah satunya melakukan pelestarian lingkungan yang tentunya bisa menjadi kenangan baik selama mereka KKN.

"Lewat bimbingan lurah, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa di Bontang, mahasiswa banyak melaksanakan kegiatan yang positif, dengan harapan mereka nantinya menjadi sarjana andal dan siap bekerja di mana saja," harap Neni. (adv/ver)

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Bupati PPU Diskusikan Isu Ketenagakerjaan dengan Pekerja dan Pengusaha dalam Acara Ngopi Bareng

Share your love

PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar acara “Ngopi Bareng” pada Sabtu (3/5/2025), bertempat di Hotel Ika Petung. Dalam acara ini, Bupati Mudyat Noor dan Wakil Bupati Abdul Waris Muin bertemu dengan perwakilan pekerja dan pengusaha untuk membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi daerah.

Bupati Mudyat Noor menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi kesempatan penting untuk menyerap masukan dari berbagai pihak terkait regulasi ketenagakerjaan, yang sering kali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

BACA JUGA:  Harga Cabai Naik Jelang Lebaran, Pemerintah Pastikan Stok Aman

“Banyak kebijakan ketenagakerjaan dari pemerintah pusat yang tidak mempertimbangkan kondisi lokal. Hal-hal seperti perizinan dan pengaturan upah sektoral perlu dibicarakan secara bersama agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah,” kata Mudyat.

Selain itu, Mudyat juga menyoroti bahwa pemerintah daerah sering kali tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan, terutama karena sebagian besar kewenangan kini ada di provinsi dan pusat. Ia mendorong agar ada pembuatan peraturan yang lebih sesuai dengan situasi daerah.

BACA JUGA:  Pemkab PPU Ajukan Pemekaran Lima Kecamatan ke Kemendagri

“Disnakertrans PPU harus segera menghimpun informasi dan mencari solusi terbaik bersama pekerja dan pengusaha,” pungkasnya. (Adv)

Share your love

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!