Samarinda – APBD Kaltim 2026 akhirnya dikunci sebelum tenggat waktu berakhir, Minggu malam, 30 November 2025. Angkanya Rp 15,15 triliun. Meski di hadapkan dengan melorotnya anggaran dari rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rp 21,7 triliun, serta tahapan pembahasan bersama yang molor. Tak ada drama berarti dalam paripurna pengesahan APBD tahun depan.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas`ud, mengaku Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah bertemu di satu titik, menyepakati angka Rp15,15 triliun yang ditetapkan dalam rancangan APBD 2026.
“Meski daya serap anggarannya hanya di kisaran Rp 14 triliun, banggar sudah setuju,” sebutnya usai paripurna.
Meski tanpa drama. Dewan tetap menuntut pemerintah agar di tengah menyempitnya ruang fiskal, anggaran diarahkan ke program-program yang bisa menggerek Indeks Pembangunan Manusia di Kaltim.
“Yang menyentuh tiga fondasi dasar pembangunan. Pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar,” lanjutnya dilansir Kaltimpost.id.
Terkait pembahasan di ujung batas waktu pengesahan, Hasan menyebut DPRD juga tak punya ruang gerak. Pemangkasan dari pusat memaksa pemerintah lewat TAPD perlu meracik ulang postur anggaran.
“Konsekuensi dari pemangkasan itu yang bikin mepet begini. Pembahasannya juga dikebut di akhir pekan,” akunya.
Karena desakan waktu dan himpitan fiskal pasca dijagal pusat, dewan meminta agar arah pembangunan tetap tegak dan bermanfaat untuk masyarakat Kaltim. Di rencana awal, dalam KUA-PPAS, pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp9,33 triliun.
Namun angka tersebut harus disesuaikan kembali menjadi hanya Rp3,13 triliun, atau turun Rp6,19 triliun. Penurunan itu mencapai 66,39 persen, membuat struktur pendapatan daerah bergeser jauh dari rancangan sebelumnya.
