Bontang – Belum terakreditasinya laboratorium lingkungan dan perikanan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menjadi sorotan DPRD. Pemerintah didesak segera memenuhi standar akreditasi agar hasil pengujian sampel lingkungan memiliki keabsahan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Anggota Komisi B DPRD Bontang, Winardi, menilai keberadaan laboratorium terakreditasi merupakan kebutuhan mendesak bagi Bontang sebagai kawasan industri. Terlebih, fasilitas tersebut diperlukan untuk menindaklanjuti berbagai aduan masyarakat terkait dugaan pencemaran limbah.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, pemerintah sebenarnya telah memiliki fasilitas laboratorium dan tenaga pemeriksa tersertifikasi. Namun, belum adanya akreditasi serta keterbatasan peralatan membuat kapasitas pengujian masih perlu ditingkatkan.
“Kita ini wilayah industri, keberadaan laboratorium perlu. Harus terakreditasi. Kita sudah punya fasilitas. Tinggal penuhi keabsahannya. Jangan ditunda-tunda lagi,” ucap Winardi.
Ia menilai, hasil pengujian yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) masih kerap dipertanyakan ketika terjadi persoalan lingkungan.
“Kalau hanya memiliki alat dan tenaga pemeriksa yang tersertifikasi, tetapi laboratoriumnya belum terakreditasi, hasil pemeriksaannya juga menjadi ala kadarnya. Akhirnya, hanya menimbulkan perang asumsi,” tegasnya.
Winardi menyebut, laboratorium terakreditasi yang tersedia di Bontang saat ini hanya milik pihak swasta, yakni Sucofindo. Kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah perlu meningkatkan kapasitas laboratorium daerah agar pengujian sampel lingkungan bisa dilakukan lebih optimal.
Menurutnya, Pemkot Bontang tetap dapat berperan melalui investigasi dan penyediaan hasil pemeriksaan, meskipun kewenangan penindakan dugaan pencemaran berada di pemerintah provinsi.
Hasil pengujian yang memiliki dasar dan standar jelas diperlukan sebagai bahan bagi pemerintah untuk menentukan langkah penanganan. Dengan demikian, setiap aduan masyarakat tidak berhenti pada dugaan tanpa kepastian hasil pemeriksaan.
Desakan tersebut juga berkaitan dengan persoalan kematian ikan di sejumlah keramba perairan Bontang. Salah satunya dialami pemilik keramba Bontang Etam Maritim, Ismail, di kawasan Tanjung Limau yang melaporkan ratusan ikan kerapu miliknya mati dengan gejala tidak wajar.
Winardi meminta pemerintah memberikan pendampingan kepada nelayan sekaligus memastikan setiap laporan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang memadai.
“Keberpihakan jelas kalau ada dugaan pencemaran. Masyarakat pasti yang terdampak. Ini penting dan harus segera,” ungkapnya.
Ia menegaskan, peningkatan status laboratorium tidak semestinya terus ditunda. Sebagai daerah yang dikelilingi kawasan industri dan memiliki masyarakat pesisir, Bontang membutuhkan fasilitas pengujian lingkungan yang memadai.
“Jangan terlalu lama. Kalau bisa segera, ini urgen karena kita dikelilingi berbagai macam industri. Ini soal mitigasi pemerintah, harus dipikirkan prioritasnya,” pungkasnya.

