Bontang – Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) meluncurkan program percontohan pembebasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di empat sekolah swasta. Kebijakan ini menjadi langkah awal dalam mendorong kesetaraan akses pendidikan antara sekolah negeri dan swasta.
Kepala Disdikbud Bontang, Abdu Safa Muha, menegaskan bahwa program ini bukan bertujuan mengalihkan minat masyarakat ke sekolah swasta, melainkan memberikan pilihan pendidikan yang adil tanpa beban biaya.
“Ada empat sekolah yang menjadi pilot project. Di sana siswa tidak lagi dikenakan SPP, sehingga setara dengan sekolah negeri,” ujarnya.
Empat sekolah yang masuk dalam program uji coba tersebut adalah SMP Monamas, SMP YPPI, MTs Al-Amin, serta satu sekolah swasta di kawasan Kelurahan Guntung yang bekerja sama dengan SMPN 9 Bontang.
Menurut Abdu Safa, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan pemerataan pendidikan, khususnya pada jenjang dasar.
“Kami ingin ada keadilan. Sekolah swasta juga perlu mendapat kesempatan yang sama,” jelasnya.
Program ini direncanakan mulai berjalan pada tahun ajaran baru 2026/2027 dan akan berlaku untuk seluruh siswa, baik yang baru maupun yang sudah terdaftar sebelumnya.
“Nanti, semua SPP-nya gratis untuk empat sekolah itu,” tegasnya.
Selain pembebasan biaya, skema ini juga membuka ruang kolaborasi tenaga pendidik antara sekolah negeri dan swasta. Jika terjadi kekurangan guru di salah satu sekolah, maka akan diterapkan sistem saling dukung.
“Kalau ada kekurangan tenaga pengajar, bisa saling membantu antara negeri dan swasta,” tambahnya.
Kebijakan tersebut juga selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa pendidikan dasar sembilan tahun, baik di sekolah negeri maupun swasta, wajib bebas biaya dengan pembiayaan ditanggung pemerintah pusat dan daerah.
“Jika uji coba tersebut sukses, besar kemungkinan program ini akan diperluas,” paparnya.
Di akhir, ia berharap program ini dapat berjalan optimal sekaligus menjadi solusi atas keterbatasan tenaga pendidik di Kota Bontang.
“Semoga bisa berjalan dengan baik ke depannya program ini,” pungkasnya.
