Samarinda – Mantan Gubernur Kalimantan Timur periode 2019–2024, Isran Noor, angkat bicara terkait polemik besaran honorarium tim ahli gubernur yang belakangan menjadi sorotan publik.
Isran mengatakan, pada masa kepemimpinannya, struktur tim yang membantu gubernur berbeda dengan yang ada saat ini. Saat itu ia menggunakan skema Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), bukan tim ahli seperti yang dibentuk dalam pemerintahan sekarang.
“Kalau saya namanya Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP),” kata Isran Noor saat ditemui di Pengadilan Negeri Samarinda, Selasa (10/3/2026).
Menurut Isran, anggota TGUPP pada masa pemerintahannya berjumlah sekitar 14 orang dengan besaran honor yang tidak sebesar tim ahli yang dibentuk saat ini.
“Gajinya, ya ketuanya itu sama dengan tunjangan eselon II. Kira-kira sekitar Rp 14 juta,” ujarnya.
Ia menjelaskan mekanisme kerja TGUPP saat itu juga berbeda karena tim tersebut memiliki akses langsung kepada gubernur tanpa harus melalui Sekretaris Daerah.
“TGUPP dulu, dia langsung akses gubernur. Tidak kepada sekda. Kalau lembaga seperti dinas dan badan itu ke sekda dulu baru ke gubernur,” jelasnya.
Isran menegaskan anggota tim percepatan pembangunan pada masa pemerintahannya dipilih berdasarkan pengalaman dan kompetensi di bidangnya.
“Kriterianya punya kemampuan, bisa bekerja, menyampaikan pandangan kepada gubernur, evaluasi setiap saat, laporkan ke gubernur,” kata dia.
Ia mencontohkan ketua tim saat itu merupakan sosok yang memiliki pengalaman panjang di pemerintahan daerah.
“Makanya ketuanya waktu itu mantan kepala Bappeda, pernah jadi bupati di Paser,” ujarnya.
Meski demikian, Isran mengaku tidak ingin terlalu jauh ikut campur terkait polemik besaran honor tim ahli gubernur saat ini.
“Sudah lah, saya enggak mau ikut campur soal itu,” katanya.
Pernyataan Isran muncul di tengah perbincangan publik mengenai besaran honorarium tim ahli gubernur yang saat ini mencapai puluhan juta rupiah per orang setiap bulan.
(Kompas.com)
