Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyatakan akan segera mengirim surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia dan meminta dukungan DPR RI untuk penanganan insiden tabrakan kapal tongkang terhadap Jembatan Mahakam di Samarinda.
Pernyataan ini disampaikan oleh Asisten II Pemprov Kaltim, Ujang Rachmad, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi II DPRD Kaltim, Senin (28/4/2025).
Ujang menyampaikan bahwa insiden tabrakan tongkang terhadap Jembatan Mahakam bukan yang pertama kali terjadi. Bahkan, dua kejadian terakhir dinilai saling berkaitan dan menguatkan kebutuhan tindakan tegas dari Pemprov.
“Pada kejadian pertama, kami sudah menyurati Dirjen Perhubungan Laut, meminta penutupan sementara lalu lintas kapal tugboat bermuatan berat di bawah kolong jembatan,” ujar Ujang, melansir Kompas.com, Rabu (30/4/2025).
Langkah itu dilakukan untuk memberi ruang kepada BBPJN dalam melakukan investigasi struktur jembatan. Pemprov juga meminta agar Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) menghentikan sementara izin olah gerak kapal selama masa investigasi.
“Kami bahkan mengusulkan agar KSOP memberikan pernyataan tertulis dan bertanggung jawab penuh jika terjadi lagi insiden,” tegasnya.
Namun setelah insiden kedua kembali terjadi pada Sabtu malam (26/4/2025), Pemprov menilai perlu ada intervensi langsung dari pemerintah pusat. “Saya sudah tanyakan langsung ke Pak Gubernur. Beliau memutuskan untuk segera mengirim surat kepada Presiden dan meminta DPR melakukan hal serupa,” kata Ujang.
Isi surat tersebut akan berisi permintaan penutupan total kolong Jembatan Mahakam demi investigasi menyeluruh dan penataan ulang tata kelola lalu lintas pelayaran di kawasan tersebut.
“Ini bukan lagi soal penutupan sementara. Pak Gubernur ingin Jembatan Mahakam disterilkan dari pengolongan kapal, terutama tongkang batubara. Ini demi keselamatan masyarakat,” tegasnya.
